Kasus Perjalanan Dinas DPRD Banjar, Tahap Penyedikan Kejari Martapura

 Crime & Hukum

suaraborneo.com, Martapura – Kasus perkara perjalanan Dinas luar daerah DPRD Kab. Banjar tahun anggaran 2015 dan 2016 naik ke tahap penyidikan. Ungkap Kejari Martapura Slamet Siswanta pada ekspos gelar perkara, Rabu (1/11/2017). Tahapan penyidikan umum ini belum ditetapkan siapa saja sebagai tersangkanya.

 

Setiap kasus yang kami tangani kami mengedepankan kehati-hatian, tegas Kajari. Untuk ini pihaknya belum sampai kepada penetapan tersangka. Proses penyidikan ini untuk jelasnya tindak pidana apa dan siapa tersangkanya, yang kemungkinan tersangkanya lebih dari satu orang. Sementara Ahmad Budi Mukhlis KasiePidsus yang mendampingi Kejari menjelaskan, modus operandi kasus perkara perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Banjar berlangsung selama dua tahun anggaran.

 

Modus operandinya, Budi menyebutkan DPA Sekretariat DPRD Banjar pada tahun 2015 sebesar Rp 16,3 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp 24, 2 miliar, untuk perjalanan dinas. Diduga terjadi pelanggaran dalam penggunaan dana tersebut antara lain perjalan dinas luar daerah tidak dilakukan namun dana tetap dibayarkan.

Perjalanan dinas dilakukan tetapi diwakilkan kepada orang lain, keluarga atau staf dewan. Biaya perjalanan dinas dibayarkan dan dipertanggungjawab kan dua kali pada kegiatan yang hanya satu kali. Klaim tidak sesuai dengan kebutuhan (real cost) kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada biaya transport dan penginapan.

 

Pertanggung jawaban dibuat tetapi tandatangani para pihak dipalsukan dan penggunaan dana perjalanan dinas luar daerah yang digunakan tidak sesuai peruntukan antara lain membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan serta pembayaran melebihi batas maksimal yang ditentukan Permenkeu. Modus operandi inilah, tandas Budi diaudit oleh BPKP Kalsel besarnya kerugian negara. (Aha)

Related Posts

Tinggalkan Balasan