Masalahan Parkir Hotel Walet, Demo di Pemko Banjarmasin

 Polkam, Umum

SuaraBorneo.com, Banjarmasin – Puluhan masyarakat melakukan aksi demo dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta DPD Pemuda Islam yang di Ketua oleh H M Hasan dan Din Jaya, Senin (13/11/2017), di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.26 Banjarmasin, melanjutkan perkara perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banjar.

Mengenai perjalanan dinas fiktif yang di SP3 kan, bahwa Kepala Kejati Kalsel Dr H Abdul Muni, SH MH, bahwa tidak ada SP3 siap untuk mengexpos ke Kejagung sampai ke KPK, katanya.

Setelah selesai di Kejati mereka langsung menuju ke Pemko Banjarmasin untuk menemui Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, tetapi mereka merasa kecewa karena tidak bisa ditemui Walikota serta wakilnya Hermansyah tidak berada ditempat, cuma yang menghadapi Sekda Kota Banjarmasin Hamli Kursani, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Ahmad Fanani, serta untuk pengamanan aksi demo tersebut dari aparat Kepolisian Polda, Polsek Banjarmasin Tengah, maupun anggota Satpol PP, dan berbagai wartawan dari media cetak maupun elektronik.

Sebagai aspirasi rakyat sebagai perwakilan permasalahan yang disampaikan dari aksi demo tersebut, berupa tempat parkir diseberang Metro yang berada di bantaran sungai yang sebenarnya tidak diperbolehkan, mengenai daerah pembongkaran di Sei Bilu masyarakat sekitar merelakan tetapi satu bangunan belum dibongkar karena pemiliknya negara keturunan, mereka minta keadilan kenapa belum dibongkar yang lainya sudah habis dibongkar.

Selain itu mengenai permasalahan Hotel NASA memang sebagai pemasukan kas daerah tetapi bukan tempat penginapan atau karaoke saja tapi ditempat itu juga ada pelayanan khusus (ladies) bagi tamu menginap yang disediakan oleh hotel, kata Din Jaya ketua dari aksi demo tersebut, masalah sarang burung walet yang dekat tempat peribadatan sangat mengganggu suaranya yang berisik disaat melakukan sholat, memang tidak ada ijin untuk mendirikan sarang walet di daerah perkotaan , kata Setda Kota Banjarmasin, permasalah yang lain disampaikan mengenai pemotongan ayam yang berada di kampung-kampung mengganggu pencemaran udara biasanya ditempatkan khusus untuk memotong.

Hasil dari kesepakatan apa yang disampaikan, akan ditampung dan ditindak lanjuti dari Instansi Pemerintah Kota yang menanganinya, Negara kita memang demokrasi untuk menyampaikan segala permasalahan berada di lingkungan sekitar, wajar saja apa yang disampaikan, supaya pemerintahan selalu memperhatikan keluhan dari rakyat dan masyarakatnya yang merasa tidak adil. (Ad-Bjm)

Related Posts

Tinggalkan Balasan