Koruptor Jangan Dibiarkan Begitu Saja, Demo di Kejati Kalsel

 Crime & Hukum, Umum

image

SuaraBorneo.com, BANJARMASIN – Sebagai kontrol sosial, baik sebagai penyambung aspirasi rakyat, juga kontrol bagi aparatur pemerintahan maupun para anggota dewan kota Banjarmasin maupun anggota dewan di kabupaten provinsi Kalimantan Selatan, satuan organisasi Pemuda Islam di bawah pimpinan H. Hasan bersama Din Jaya, melakukan aksi kembali di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kamis (7/12) beralamat di jalan D.I. Panjaitan No.26 Banjarmasin.

Adapun kasus-kasus yang di laporkan kepada Kejati antara lain, mengenai penghijauan sepanjang jalan di kabupaten Tanah Laut Pelaihari yang menggunakan biasa cukup besar berjumlah sampai dengan Rp. 24 miliar, perjalanan dinas fiktif anggota dewan kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta mengenai pondasi jembatan di jalan Pangeran, tidak sesuai di karenakan sering terjadi keretakan.

Selain itu juga pertanyaan para aktivis mengenai para anggota dewan kota Banjarmasin telah menerima suap, walaupun cuma Rp. 1 jt – 2 jt, harus di jadikan tersangka kasus korupsi, mereka tidak menginginkan koruptor-koruptor yang ada di anggota dewan Kalsel dibiarkan begitu saja, akibat keterlambatan proses korupsi yang di tangani oleh Kejati sehingga koruptor merajalena , untuk daerah di Pelaihari penanaman penghijauan menggunakan biaya sebesar Rp. 24 miliar cuma penanaman apakah sesuai anggaran yang di keluarkan sebesar itu, serta perjalanan dinas anggota dewan kabupaten HSS, juga mengenai jembatan di jalan Pangeran tersebut, katanya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel. H. Abdul Muni, S,H., M.H., tidak hadir cuma di wakilkan salah satu pegawai dari Kejati memberikan jawaban, “Untuk menangani masalah korupsi memang di tangani oleh KPK siapa yang bisa di jadikan tersangka, Kejati cuma memeriksa bagaimana hasil dari penyelidikan dari KPK, untuk masalah penanaman pohon di Pelaihari masih dalam pelaksanaan belum di kerjakan, dan kasus-kasus yang sudah di laporkan akan di rundingkan bersama dengan pimpinan Kejati yang akan di tindak lanjuti nantinya”.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Kejati, para aktivis menyerahkan berkas kasus-kasus yang terjadi di kabupaten maupun di kota Banjarmasin. (Ad/Bn-Bjm)

Related Posts

Tinggalkan Balasan