Hak Angket Untuk Bupati Banjar Terbentuk

image

SuaraBorneo.com, MARTAPURA – Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar berhasil terbentuk pada rapat paripurna dewan yang berlangsung pada hari Kamis kemarin (28/12), yang salah satu agendanya membentuk panitia hak angket sebagai bentuk keseriusan dewan terkait kebijakan mutasi jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara) oleh pemerintah daerah kabupaten banjar yang di nilai sarat akan nepotisme.

Saat pembahasan pembentukan panitia hak angket dewan suasana rapat sempat memanas. Rapat paripurna di pimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Banjar H. Rusli mempertanyakan kesepakatan anggota dewan yang hadir apakah hak angket diteruskan atau tidak.

H. Rusli mengatakan bahwa ia sebagai pimpinan DPRD sudah mengirim surat ke semua peraksi terkait hak angket dewan dan hanya dibalas tujuh praksi diantaranya Golkar, PAN, PKB, GERINDRA, NasDem, Demokrat dan PDIP.

Dari 37 anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna dengan voting terbuka 26 anggota dewan sepakat untuk hak angket dilanjutkan, lima orang tidak sepakat dan enam di antaranya absen.

Seusai pengambilan kesepakatan anggota dewan dengan waktu 15 menit diberikan untuk membentuk panitia dan disepakati Akhmad Rozani Himawan Nugraha praksi Partai Nasdem terpilih sebagai ketua hak angket dewan dengan wakil ketua Khairuddin dari praksi Gerindra.

Rapat paripurna DPRD Kabuapten Banjar ketua panitia hak angket Rozani  mengatakan, bahwa setelah ini panitia hak angket akan secepatnya bergerak karena mengingat waktu untuk menyelesaikan hak angket diatur dalam undang-undang hanya 60 hari saja.

“Setelah kita konsulidasi, karena waktunya 60 hari saja jadi kita akan gerak cepat, dan kemungkinan besar kita akan mengadakan rapat tertutup dengan anggota lainnya. sebagai ketua hak angket tapi tetap saja kordinasi dengan ketua dewan” jelas Rozani.

Rozani yang dulunya sebagai ketua tim sukses Kholilurrahman pemenangan Kepala daerah kabupaten banjar ini menilai dengan adanya hak angket yang muncul setelah mutasi ASN beberapa waktu lalu adalah pintu masuk untuk menilik lebih jauh masalah- masalah yang ada di pemerintah Kabupaten Banjar. karena katanya praksi-praksi setelah melakukan kajian ternyata banyak indikasi indikasi yang terjadi pada mutasi ASN yang dinilai penempatan kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan bidang yang dimiliki seorang ASN dan indikasi lain.

Di tambahnya juga bahwa panitia hak angket sudah mengantongi data-data terkait mutasi ASN dan akan secepatnya melakukan pemeriksaan. “Data-datanya kita sudah ada dan ini kita pasti mereka-mereka sudah kita korek jauh-jauh hari, sebenarnya anggota anggota juga banyak memiliki data-datanya, kitakan hanya memimpin, menggiring,” ujarnya.

Di uraikan Rozani pula, hak angket akan selesai pada bulan januari pebruari 2018 nanti, setelah ini panitia akan memanggil orang-orang untuk diminta pertanggung jawabannya terkait mutasi 104 ASN. Dan apabila waktu 60 hari masih kurang panitia hak angket masih bisa menambah waktu sesuai dengan kebutuhan jalannya hak angket. “Hal itu sudah ke koordinasikan dengan DPR-RI”. Pungkas Rizani. (Aha-Bjb)

340 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Check Also

40 Anggota DPRD Kapuas Terpilih Resmi Dilantik

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – 40 anggota DPRD Kabupaten Kapuas terpilih hasil Pemilu Pileg periode 2019-2024 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.