Aksi KAMMI Kalimantan Selatan ‘Save Meratus’, Paman Birin Hilang

 Daerah, Polkam, Umum

image

SuaraBorneo.com, BANJARBARU – Beberapa waktu ini kita dikejutkan dengan berita dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) oleh Kementerian ESDM , PT MCM menjadi tahap kegiatan operasi dan produksi, bagaimana tidak ijin pertambangan ini dikeluarkan di daerah yang tergolong tempat yang dilindungi, tempatnya yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar sebagai sumber airnya. Areal pertambangan itu berada di kawasan hutan sekunder seluas 1.398,78 hektare, permukiman 51,60 hektare, sawah 147,40 hektare, serta sungai 63,12 hektare dari total luas izin tambang PKP2B, bersama PT Antang Gunung Meratus di Kabupaten HST.

Senin kemarin (15/1) Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalimantan Selatan dengan tegas menentang rencana eksploitasi pertambangan melalui Surat Keputusan  Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyusaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) oleh Kementrian ESDM, PT MCM menjadi tahap kegiatan operasi dan produksi yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM pada 4 Desember 2017.

Setelah memberikan pernyataan sikap, puluhan aktivis mahasiswa (KAMMI) yang dikawal oleh Polres Banjarbaru langsung menuju ke Kantor Gubernur Kalsel untuk menemui secara langsung Gubernur Kalsel. Setelah sampai di Kantor Gubernur Kalsel, mahasiswa yang meminta untuk bertemu langsung dengan orang nomor satu di Kalimantan Selatan tersebut ternyata tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah menunggu sekitar 1 jam lebih akhirnya perwakilan staff Pemprov datang menemui mahasiswa.

Mahasiswa yang menginginkan untuk bertemu secara langsung dengan Gubernur Kalsel namun yang menerima hanya Kepala Kesbangpol Kalsel, yang mengatakan bahwa Gubernur Kalsel saat ini sedang tidak ada ditempat. Mahasiswa kemudian memberika bukti perjalanan dan meminta izin untuk memeriksa secara langsung ke dalam kantor, namun tidak diberikan kepastian yang jelas oleh Kepala Kesbangpol Kalsel.

Selain itu, tuntutan dari kami yang berupa agar Pemprov Kalsel mengambil sikap tegas yaitu dengan mengeluarkan statemen atau pernyataan sikap yang pro terhadap rakyat serta mencabut SK dari Kementerian ESDM perihal perizinan pertambangan di HST. Muhammad Alfiansyah selaku Koodinator Lapangan Aksi serta mewakili organisasi mahasiswa (KAMMI) mengatakan bahwa organisasinya menolak pertambangan karena kawasan Pegunungan Meratus, Kabupaten HST, sebagai tempat yang dilindungi karena sebagai sumber kehidupan masyarakat sekitar. Sangat banyak dampak buruk yang akan terjadi apabila pertambangan dilakukan di kawasan tersebut. Misalnya saja, polusi udara dan pencemaran air.  “Selain itu karena ibu kota Kabupaten HST, Barabai kerap dirundung banjir Tahunan karena terletak di dataran rendah maka pertambangan juga akan memicu banjir yang lebih besar.” Ujarnya.

Sempat terjadi dialog antara mahasiswa dengan perwakilan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Provinsi dan beberapa staff dari Dinas Energi Sumber Daya Alam Prov Kalsel, perihal pertanyaan mahasiswa mengapa sampai sekarang Pemprov Kalsel tidak ada memberikan statement atau pernyataan sikap mengenai SK Kementerian ESDM perihal perizinan pertambangan tersebut. Perwakilan dari Pemprov mengatakan jika mereka tidak bisa sembarangan mengeluarkan pernyataan sikap, harus ada kajian yang mendalam.

Koordinator Lapangan Aksi Muhammad Alfiansyah mengatakan “Pemerintah terbukti tidak memiliki sikap tegas dalam masalah ini, padahal keluarnya surat keputusan dari Kementerian ESDM itu sudah sekitar lebih dari 1 bulan yang lalu.”

Setelah melakukan dialog akhirnya mahasiswa dan Pemprov Kalsel menyepakati bahwa Pemprov Kalsel akan segera mengeluarkan pernyataan sikap dalam waktu 7 hari. “Jika dalam waktu 7 hari Pemprov kalsel tidak mengeluarkan pernyataan sikap yang pro terhadap rakyat maka kami mahasiswa akan mengundang OKP yang ada di Kalsel dan tentunya masyarakat banua untuk melakukan aksi agar mendesak mengeluarkan pernyataan sikap dan mendesak kementerian untuk mencabut SK perihal Perizinan Pertambangan tersebut.” Tandas Muhammad Alfiansyah.

Selain itu massa aksi juga mendapati bahwa Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Paman Birin dikatakan tidak ada ditempat, namun ketika diminta massa aksi penjelasan lebih mendalam kenapa paman birin dikatakan tidak ada ditempat mereka yang mewakili pemerintah provinsi juga tidak bisa memberikan bukti konkrit. Ini menjelaskan bahwa sanya Paman Birin tidak ingin menemui massa aksi alias hilang dari peredaran, maka untuk itu terakhir sebelum kami meninggalkan lokasi aksi kami menyampaikan sikap dengan tegas kembali, yaitu :

Menuntut  Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengusulkan dan mendesak pencabutan Keputusan Mentreri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT MCM menjadi tahap kegiatan operasi dan produksi yang dikeluarkan pada 4 Desember 2017.

Memberikan tempo 7 hari terhitung dari hari ini untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan surat resmi apabila menolak dan mengusulkan kepada pencabutan Keputusan Mentreri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT MCM menjadi tahap kegiatan operasi dan produksi yang dikeluarkan pada 4 Desember 2017.

Dengan tegas kami katakan bahwa hari ini Paman Birin menutup mata akan aksi yang kami lakukan sehingga beliau tidak berani menemui kami dilokasi aksi.

“Panjang Umur Perjuangan Panjang Umur Pergerakan, Hidup Mahasiswa !!! Hidup Rakyat Banua !!! #SaveMeratus #PamanBirinHilang, pres rilis, Muhammad Alfiansyah Koordinator Lapangan Aksi, diketahui Ahmad Saini, S.Pd.I sebagai Ketua KAMMI Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan. (Aha-Bjb)

Related search

    No internet connection No internet connection

Related Posts