Mahasiswa Minta Dukungan DPRD Kalsel Cabut Izin Tambang dan SK Kementerian ESDM RI

 Umum

image

Suaraborneo.com, BANJARMASIN – Aksi mahasiswa berlanjut kembali untuk melanjutkan aspirasi rakyat Kalsel khususnya warga Kabupaten HST kawasan Meratus, Selasa (16/1) dari bundaran HA kemudian mereka menuju kantor DPRD Provinsi Kalsel jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Nomor 441.K/30/DJB/2017, pernyataan sikap menolak dari Aliansi Mahasiswa Peduli Meratus sebagai masyarakat Kalsel.

Koordinator Aliansi Mahasiswa , Hairun Nazmi, Zainul, menyuarakan aspirasi rakyat HST kawasan Meratus menolak dengan tegas pertambangan batubara di wilayah tersebut. Mereka meminta dukungan dari DPRD Kalsel di wakili Komisi III Supian HK dengan perjanjian surat tertulis bermaterai selama 3 hari sejak tanggal 16-18 untuk menyampaikan aspirasi rakyat Kalsel surat kepada Kementerian pusat bentuk penolakan mencabut izin pertambangan di wilayah kabupaten HST.

Sebagai anggota DPRD Komisi III Supian HK, mengatakan, “Untuk menuruskan surat tuntutan aspirasi selama tiga hari menuju Bupati disana tembusan ke gubernur dan kepala Dinas Pertambangan karena PKP2B ranasnya Kementerian Pusat, setelah kami membuat surat kementerian pusat sebagai fungsi kontrol sebagai pengawasan, bila mana dalam tiga hari tidak membuat surat sebagai wakil rakyat siap mundur,” tegasnya.

Teks rilis dari Aliansi Mahasiswa, berisikan, Kalimantan selatan dengan luas wilayah 3,7 juta Ha, 50% wilayahnya sudah dikuasai oleh pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Saat ini Kalsel mempunyal 100 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Clear and Clean (CnC) dan 425 IUP non-CnC yang telah dicabut serta 264 IUP yang sampai saat ini belum ada kejelasan dan total 789 izin tambang.

Dari 13 kabupaten kota di kalsel, Hulu Sungai Tengah (HST) adalah satu-satunya kabupaten, pemerintah dan rakyatnya kokoh menolak eksploitasi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Namun semangat itu kemudian di “Guncang” dengan terbitnya SK dari Kementerian ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2OI7 tentang penyesuaian tahap kegiatan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM), menjadi tahap kegiatan operasi dan produksi.

Jika izin ini dibiarkan saja, maka kalsel, HST khususnya akan mengalami darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Hal ini sangat mengancam keselamatan rakyat. Sebab, perizinan meliputi kawasan hutan sekunder, pemukiman, sawah, dan sungai. Sehingga akan berdampak buruk bagi rakyat. Belum ditambang saja HST sudah mengalami banjir, apalagi jika pertambangan dibiarkan beroperasl?

Tidak ada pilihan lain bagi pemenintah pusat selain Mencabut SK tersebut, jika benar demi kemakmuran rakyat, sebagaimana yang tertuang pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’

Bermuara pada permasalahan tersebut maka kami atas nama masyarakat
Kalimantan Selatan, menuntut,  1. Cabut Izin Usaha Pertambangan yang Bermasalah di Kalsel, 2. Cabut SK kementerian ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017. (Ad-Bjm)

Related search

    No internet connection No internet connection

Related Posts