Kades Bekambet Patuk 20 Juta Untuk Pembebasan Lahan Tambang

Suaraborneo.com, KOTABARU – Eksplorasi dan pembebasan lahan pertambangan batubara oleh PT Sebuku Sejakah Coal (SSC) di wilayah lumbung padi terbesar se kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, menuai kontroversi, salah satunya di atas lahan konsesi eksplorasi Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur.

Kegiatan tersebut diduga keras menjadi lahan meraup keuntungan pribadi pimpinan desa setempat. Tidak tanggung-tanggung, salah satu pemilik lahan di atas lahan konsesi yang masih dalam tahap pembebasan yang direncanakan untuk pertambangan, pada saat membuat segel baru (Surat Penguasan Fisik Bidang Tanah, red), mengakui bahwa dirinya diminta membayar hingga mencapai Rp 20 Juta oleh kepala desa setempat. Hal tersebut disinyalir merupakan salah satu kategori menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, merupakan sebuah pelanggaran pidana gratifikasi.

Dugaan adanya kasus gratifikasi itu, berawal dari Suganda salah satu masyarakat rampa kapis desa Batu Tunau Kecamatan Pulau Laut Timur, menuturkan kepada bahwa  Ia memiliki lahan di Desa Bekambit, seluas  21 hektar, yang telah di bebaskan ke PT SSC salah satu anak perusahaan PT SILO (Sebuku Iron Lateritic Ores) yang bergerak di bidang penambangan batu bara.

Dari lahan yang 21 Ha itu masih ada tersisa 3 hektar yang belum terbayarkan karena belum ada legalitasnya. Oleh perusahaan, Suganda  diminta untuk melengkapi surat tanahnya. Kemudian Suganda meminta dibuatkan segel tanah tersebut kepada kepala desa Bekambit, namun Ia diminta untuk membayar sebesar Rp 20 juta, oleh kepala desa, sebagai konpensasi jabatan Kades di daerah itu, hal itu  membuat dirinya sangat kecewa.

Uang pembayaran sisa lahan yang belum ada legalitasnya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk Suganda melalui Jaenal sebagai perwakilan PT SILO, sebelum dia terima sudah dipotong duluan oleh Kades sebesar Rp 20 juta. Al hasil Suganda hanya menerima sebagian saja dari pembayaran sisa lahan tanahnya tersebut. Sejak saat itu Suganda selalu resah dan bertanya-tanya tentang besaran uang jatah seorang kepala desa dalam hal pembuatan satu surat legalitas tanah.

Zulkifli selaku kepala desa, yang bersangkutan enggan memberikan jawaban ketika dikonfirmasi berkali-kali di telepon tidak mau mengangkat, bahkan melalu pesan singkat dari beberapa awak media ini pun tidak mau menjawab, serta dikonfirmasi sejak tanggal 13 Januari 2018 melalui pesan WhatsAap hanya dibaca namun tidak membalas–balas. (Aha-Bjb/Vonistipikor.com)

Check Also

Harjad Polwan ke-70 dan HUT RI ke-73, Polwan Polres HST Gelar Olah Raga Bersama Masyarakat

BARABAI – Kegiatan olah raga bersama Polwan Polres HST dengan Masyarakat Kab. HST dalam rangka …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.