Athailah Hasbi: Tidak Ada Pejabat, Orang Banua Mendasari Terbitnya Izin Tambang di HST

image

Suaraborneo.com, JAKARTA -Terbit nya surat izin eksploitasi tambang batu bara yang salah satunya potensi batu bara di wilayah HST  adalah di dasari oleh kebijakan pemerintah terkait hubungan bilateral di bidang investasi , dimana salah satu komitmen pemerintah Indonesia adalah membuka kran investasi kepada pihak perusahaan asing untuk ber invesatasi di Indonesia , salah satunya adalah di bidang pertambangan batu bara. Hal ini, kata Athailah Hasbi lewat sambungan telpon dinihari, Jumat (26/1) saat dihubungi Suaraborneo.com, menjawab simpang siurnya desas desus adanya  pejabat atau oknum orang banua yang melakukan proses administrasi yang mendasari terbitnya surat izin tersebut, “jadi surat izin ini murni di terbitkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian ESDM.” ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) ini menegaskan.

Pada pertemuan dan dialog tadi siang Kamis 25 Januari 2018 di gedung  Kementerian ESDM dengan  anggota DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HST, H Saban Effendi, beserta Wakil ketua, Jainudin Bahrani, Ketua komisi II, H Athailah Hasbi SSos Mhum, Ketua Komisi III, H Pujiansyah SAP, dan Ketua Badan Legislasi, Sapia Riduan, ini diterima oleh Ayi Kasubdit Batu Bara Kementerian ESDM yang secara langsung disampaikan secara lisan dan tulisan  dalam bentuk surat  penolakan tambang batu bara di Kabupaten HST yang di tanda tangani oleh seluruh unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD HST.

Kendatipun penyerahan surat penolakan tersebut dinilai oleh pihak kementerian masih belum di lengkapi dengan kajian akademik tentang ekologi, lingkungaa, sosial dan budaya masyarakat HST pada umumnya dan masyarakat daerah potensi batu bara dan daerah yang di perkirakan terdampak  pada khususnya oleh pihak yg berkompetin,  minimal kita sudah secara langsung menyatakan penolakan tersebut secara tegas . Menyikap hal ini, sambung Atak, kepada Pemerintah HST di harapkan untuk sesegeranya untuk  membuat kajian ekologi tersebut.

Dalam dialog tersebut juga muncul desakan kepada pihak Kementrian, agar HST di keluarkan dari surat izin tambang, biarlah kabupaten lain yg sudah terlanjur di tambang, dengan alasan HST sekarang satu-satunya kabupaten menjadi paru-parunya Kalimantan bahkan Indonesia hingga dunia. Disamping penolakan itu juga di dasari untuk menjaga potensi pertanian yg menjadi primadona HST sebagai salah satu daerah penyumbang swasembada padi Nasional.

Tapi permintaan di keluarkannya HST dari surat izin tersebut tidak bisa di penuhi oleh pihak kementerian, lagi-lagi karena alasan ini sebagai bentuk komitmen hubungan bilateral di bidang investasi dengan negara lain atau pihak asing. Jujur saya pribadi sebagai orang daerah merasa tersandera dengan adanya kebijakan ini, kata Atak dengan nada kesal seraya menambahkan, sungguh kebijakan pemerintah pusat tidak berpihak terhadap kita di akar rumput ini, di sentralisasi kekuasaan ada kalanya berefek negatif terhadap daerah.

Sebagaimana harapan dari H Saban yang juga ketua DPD Partai Golkar kutip Atak agar bisa di keluarkannya HST dari surat izin tambang tersebut berat untuk bisa dipenuhi oleh pihak kementerian.

Sampai di sini kita  juga larut dalam kekecewan. Namun Alhamdulillah ada juga kabar gembiranya,  dalam pertemuan tadi siang, pihak kementerian menyampaikan bahwa terbitnya surat izin ini bukan berarti pihak perusahaan dengan serta merta malakukan produksi penambangan, aktivitas penambangan hanya basa di lakukan apabila perusahaan memiliki 2 syarat, yaitu, 1) Kerangka acuan Amdal, (sebagai bahan acuan  untuk membuat Amdal), 2) Dokumen amdal nya.

Tanpa dua syarat tersebut perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas penambangan, oleh itu ini sebagai benteng terakhir untuk menjaga Meratus kita dari kehancuranya, dan ini menjadi  perhatian serius kepada Pemerintah Daerah Kabupaten HST  agar jangan sekali kali ikut memproses dan menyetujui kerangka acuan Amdal dan pembutan domomen Amdalnya .

Demikian sekilas info ujar Atak menyampaikan kabar langsung dari Jakarta untuk seluruh warga HST khususnya, dengan kata lain apabila dokumen mdal nya terbit maka perusuhaan besar kemungkinan setelah melalui pembebasan lahan baru bisa melakukan aktivitas penambangan.

Pada pertemuan kemarin juga memaparkan secara langsung ke Kemeterian ESDM, menyampaikan tuntutan penolakan warga Kalimantan Selatan khususnya HST atas diterbitkannya izin penambangan di kawasan gunung Meratus. “Setidaknya ada secercah kabar baiknya, yaitu tidak serta merta pihak pemegang izin bisa menambang, kendati mengantungi izin,” pungkas Atak. (Aha-Bjb)

Check Also

8 Bulan Berjalan, PAD Kutim Sentuh 98,2 Persen

Ket Foto: Kepala Bapenda Kutim, Musyaffa SANGATTA – Tim Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.