Penandatanganan Petisi Penolakan Tambang di Bumi Murakata HST

image

Suaraborneo.com, BANJARMASIN – “Alhamdulillah pas kami mensosialisasikan penandatanganan petisi penolakan tambang di Bumi Murakata HST di siring (menara pandang) Banjarmasin, pagi pukul jam 7.30 – 11.30 Wita,” kata Feny Frahmita di akun facebooknya, Minggu kemarin pukul 15.20 Wita.

“Mendapatkan respon dari masyarakat dan pengguna jalan, hasilnya 787 petisi, Alhamdulillah, di HST sendiri telah diperoleh 15.000 lebih tanda tangan dengan target 50.000 tanda tangan, semoga besok bisa membuka posko di kampus UIN Antasari Banjarmasin akan dilanjutkan di kampus lainnya, mohon doanya kawan, semoga perjuangan kita semuanya diridhoi-Nya. Amin,” harapnya.

#SaveMeratus, #SaveMurakata, Hidup Mahasiswa!!, Hidup Rakyat Indonesia!!

Kami yang bertandatangan di petisi ini ‘Menuntut’, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, untuk : 1)  Mencabut surat keputusan menteri ESDM No : 441.K/30/DJB/2017 tanggal 4 desember 2017, dengan mengeluarkan wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT. Mantimin Coal Maining dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2) Mencabut perjanjian karya pengusahaan dan pertambangan batubara No : 014/PK/PT-BA-AGM/1994 tanggal 16 Agustus 1994, dengan mengeluarkan wilayah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT. Antang Gunung Meratus dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 3) Tuntutan pencabutan ini didasarkan kepada: a) Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menerbitkan peraturan No. 4 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2025 yang menyatakan *“Pembangunan Hulu Sungai Tengah Berbasis Lingkungan, b) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerbitkan peraturan No. 13 Tahun 2016 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 yang menyatakan *“Kabupaten Hulu Sungai Tengah memang terdapat potensi batubara namun peruntukannya tidak untuk dieksploitasi”. c) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerbitkan peraturan No. 05 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yang menyatakan *“Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tidak dieksploitasi secara maksimal hanya untuk kepentingan jangka pendek”. d) Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) kedua perusahaan dimaksud telah ditolak sejak tahun 2008 untuk PT. Mantimin Coal Mining dan tahun 2012 untuk PT. Antang Gunung Meratus. e) Lokasi atau blok yang direncanakan untuk ditambang merupakan daerah tangkapan air irigasi batang alai (6.600 Hektar) dan beberapa irigasi lainnya (4.574 Hektar) yang berdampak akan menimbulkan bencana banjir dan kerawanan pangan, ekonomi dan sosial masyarakat.

“Lima poin dasar tuntutan di atas semoga membuat kita paham dan sadar, sehingga ikut berpartisipasi mendukung penolakan dengan mengisi petisi ini, Amin,” tegasnya. (Ad/FB-Bjm)

Check Also

Kasdim 1002/Barabai-Korem 101/Antasari, Inspektur Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-73

BARABAI – Seluruh Anggota Makodim 1002/Barabai Korem 101/Antasari dan PNS melaksanakan upacara 17-an dengan inspektur …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.