Uji Publik Rancangan Usul Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

 Daerah, Polkam, Umum

image

 

Suaraborneo.com, BANJARBARU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Sabtu (10/02) kemarin melaksanakan kegiatan uji publik rancangan usulan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru tahun 2019.

Uji publik yang dilaksanakan mulai pukul 09.00 Wita tersebut selain dihadiri oleh seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019, juga dihadiri oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tokoh masyarakat, akademisi, serta Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Sukadji Budihardjo yang didampingi oleh tim dari Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Dibuka oleh Ketua KPU Kota Banjarbaru, Husein Abdurahman, uji publik dilanjutkan dengan paparan oleh KPU Kota Banjarbaru melalui Komisioner Divisi Teknis, Fasih Wibowo, KPU Banjarbaru sampaikan rancangan usulan penataan Dapil sebagaimana yang telah disampaikan kepada publik sebelumnya. Secara bergiliran, peserta uji publik sampaikan pandangan atau pendapatnya terhadap penataan dapil Pemilu Anggota DPRD Kota Banjarbaru tahun 2019.

Fokus utama peserta uji publik terhadap rancangan usulan Dapil tersebut terfokus pada daerah pemilihan terkait dengan Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Banjarbaru Utara, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 pendapat atau sikap, yakni tetap menginginkan Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara sebagai sebuah Dapil, sebagaimana pada Pemilu 2014, sehingga dengan demikian pada Pemilu 2019 di Kota Banjarbaru tetap terdiri dari 4 (empat) Dapil.

Sikap kedua adalah menginginkan atau menyetujui agar Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara masing-masing menjadi sebuah Dapil tersendiri. Dengan penataan seperti ini, maka pada Pemilu 2019 mendatang di Kota Banjarbaru akan terdapat 5 (lima) dapil. Sikap ketiga adalah netral, yakni dapat menerima komposisi penataan baik 4 maupun 5 Dapil.

Sayuti SH dari perwakilan Partai Golkar nengusulkan dan meminta tetap pada  4 Dapil. Artinya, usulnya, untuk Dapil 1 yaitu Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan tetap satu. Pertimbangannya, tambah Sayuti bahwa dua Kecamatan Kota ini merupakan pusat sentral kota dan pemerintahan, maka harus jadi satu kesatuan dalam perkembangannya jangan sampai nanti jika terpecah Dapilnya akan mengakibatkan ketimpangan kemajuan kotanya.

Dijelaskan juga, dari sisi luas wilayahnya cukup kecil dibanding kecamatan lain, artinya sangat mudah terjangkau, karekteristik penduduk tidak berbeda dan dari peraturan KPU Nomor 16 th 2017 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu  masih memenuhi syarat yaitu Dapil minimal 3 dengan maksimak 12 kursi. Dengan mengacu pada prinsip penataan Dapil dan alokasi kursi, Kata Sayuti.

Komisioner KPU Kota Banjarbaru, Mhd Wahyu NZ, pada kesempatan tersebut dalam kaitannya menanggapi pertanyaan peserta menegaskan bahwa pelaksanaan uji publik ini adalah dalam konteks menyerap pendapat atau pandangan dari seluruh peserta, yang akan dijadikan salah satu dasar pemikiran bagi KPU Kota Banjarbaru dalam penyusunan usulan akhir. “Penetapan Dapil sendiri akan dilakukan oleh KPU RI,” jelas Wahyu.  (Aha-Bjb)

Related Posts