LSM Tuntut Aparat Hukum, Menindak Tegas Penyalahgunaan Dana Hibah dan Bansos

image

Suaraborneo.com, BANJARMASIN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelompok Suara Hati Nurani Masyarakat Kalimantan Selatan, diketuai Bahrudin, melakukan aksi dan aspirasi, mengenai laporan masyarakat Kabupaten Banjar, bahwa pada tahun anggaran 2016 diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, Kamis (1/3), di Kejati Kalsel Banjarmasin.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP BPK RI) atas laporan keuangan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, LHP atas sistem pengendalian intern nomor 05.B/LHP/XIX.BJM/05/2017, tanggal 26 Mei 2017 halaman 6 angka 2. Realisasi Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat tidak sesuai ketentuan. Laporan realisasi anggaran (audited) pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran (TA) 2016 menyajikan realisasi Belanja Hibah sebesar Rp 31.307.186.800. Realisasi belanja hibah TA 2016 tersebut termasuk belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang dikonversikan ke dalam belanja hibah sebesar Rp 18.438.671.012 nilai tersebut merupakan akumulasi saldo belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dari 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Banjar.

“Pihak-pihak yang dilaporkan selaku penanggung jawab dalam pengelolaan Dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2016, Pemka Banjar, terdiri dari: 1) Sekretaris Daerah, 2) Kepala Dinas Sosial, 3) Kepala Badan Lingkungan Hidup, 4) Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 5) Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 6) Kadis Perumahan dan Pemukiman, 7) Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 8) Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 9) Kepala Badan Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), 10) Ketua DPC Korpri, 11) Camat Simpat Empat,” pungkasnya.

“Maka dengan adanya pelanggaran Peraturan dan Perundang-Undangan tersebut, kuat dugaan telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran Dana Hibah termasuk barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2016 oleh 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Banjar, tidak menutup kemungkinan bantuan Hibah dan belanja barang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ada yang Fiktif, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/ Daerah Milyaran rupiah, kami minta untuk melakukan proses hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku demi menyelamatkan keuangan Negara/ Daerah,” kata Bahrudin.

“Kita sebagai warga kab banjar melihat dan mendengar perilaku2 korup yang dilakukan pejabat2 SKPD yang ada di Kabu Banjar sangat memalukan karena Martapuran merupakan Serambi Mekkah seharusnya jauh dari perilaku2 demikian, kami meminta kepada Kejati kalsel untuk memproses semua laporan LSM yang digelar demo hari ini  supya tidak ada dusta diantara kita, bahwa selama ini kita mendengar setiap laporan-laporan di Kejati Kalsel banyak yang di 86 kan, kami mohon kepada Kejati Kalsel harus diproses ke pengadilan,” tegasnya. (adw-bjm)

Check Also

Pembukaan Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 berlangsung di Banjarbaru

BANJARBARU – Meskipun, acara yang dihadiri puluhan duta besar dan perwakilan negara sahabat tersebut tak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.