Ormas PP dan Forpeban Dukung SK Gubernur Kalsel, Hadapi Gugatan Yusril Izha Mahendra

image

Suaraborneo.com, BANJARMASIN – Dukungan aksi kepada Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, berlanjut kembali, dari berbagai organisasi masayarakat, Pemuda Islam diketuai HM Hasan, Dinjaya ketua Forpeban, serta gabungan Pemuda Pancasila, Kamis (1/3) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Banjarmasin.

Aspirasi dari Forpeban, “Bersama-sama atas masyarakat kalsel dan Kotabaru, nanti sidang PT SILO gugat Gubernur Kalsel atas putusan cabut izin tambang tiga anak perusahaan tersebut, supaya benar-benar profesional, karena kami tidak ingin apa yang diputuskan karena ada intervensi pihak-pihak PT SILO yang menggunakan bermacam-macam cara agar izin tersebut dikembali,  agar PTUN benar-benar melaksanakan sidang bukan saja atas nama hukum tetapi juga atas nama masyarkarat Kalsel demi keadilan dan kebenaran, kalau nanti PT SILO kembali menambang akan merugikan kotabaru akan tenggelam 10-20 tahun mendatang, PTUN benar objektif profesional dalam memutuskan apa yang dilakukan Gubernur Kalsel sesuai dengan hukum yang berlaku, karena selama ini menguntungkan PT SILO yang menguruk hasil bumi terutama batubara yang sebesar-besarnya tanpa melihat dampaknya,” ujar Dinjaya

Ketua Pemuda Islam, HM Hasan, mengatakan, “Keinginan masyarakt Kalsel khusunya Kotabaru makmur, sejahtera, pembangunan merata dari segala aspek, tanpa merusak alam, karena Sumber Daya Alam (SDA) dikeruk demi kepentingan pribadi dan golongan, walaupun PT SILO mendatangkan pengacara kondang, Yusril Izha Mahendra, sebagai ahli Hukum Tata Negara, kami tetap mendukung apa keputusan dari Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, mencabut izin tambang PT SILO karena akan merusak alam Kalsel khususnya Kotabaru,” tegas Hasan.

Perwakilan Hakim PTUN Banjarmasin, Febby Fajrurrahman SH MH, menyambut baik aspirasi yang disampaikan, “Tahapan persidangan sedang berlangsung, yakin percayakan kepada Majelis Hakim, kami akan menimbang dari segala aspek dari penerbitan keputusan dari Gubernur Kalsel, Majelis Hakim bersifat independen, infarsial dan profesional berdasarkan keadilan hukum dan kemamfaatan hukum, profesional kepada  para pihak terkait, PTUN tetap kompeten memanggil penggugat dan tergugat, tahapan persiapan persidangan panjang selama 30 hari, saat pembuktian keputusan itu tidak masalah untuk membantu Gubernur kalian bisa membantu menyiapkan data dokumen  dan saksi-saksi atau ahli untuk memperkuat sebagai alat bukti di pengadilan keputusan dari Gubernur, kami tetap profaesional dan objektif, tidak ada kepentingan cuma pribadi hanya kepentingan hukum,” kata Febby Fajrurrahman. (adw/bny-bjm)

305 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Check Also

Penangguhan Ditolak, Terdakwa Minta Waktu Jadwal Sidang Dipercepat

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Pengacara terdakwa Ali M SH da rekan, seolah tak ingin perjuangannya sia-sia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.