Rakor Perindo Kalsel, Meningkatkan Sumber Daya Partai

 Polkam, Umum

image

Suaraborneo.com, BANJARMASIN – Rapat koordinasi (Rakor) teknis DPW dan DPD se Kalimantan Selatan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Sabtu (3/3), di hotel Aria Barito Banjarmasin, bertemakan “Menyongsong Pileg 2019 Upaya Meningkatkan Sumber Daya Partai”.

Anang Misran Hidayatullah, biasa dipanggil Anang Bidik, selaku panitia acara, dalam kata sambutannya, “Ucapan terima kasih kepada ketua DPW Perindo Kalsel, Syahrani Ambo Oga, yang telah mengkoordinasi berlangsung kegiatan Rakor ini, serta dari aparat keamanan dan para wartawan yang telah berhadir,” imbuhnya.

Ketua DPW Perindo, Sahrani Amb Oga, dalam wawancara, mengatakan, “Menjelang pemilu, verifikasi telah selesai dan Perindo dinyatakan lolos, memberikan arahan kepada DPD dari persamaan persepsi membawa kesamaan langkah menawarkan partai program kerja lokal dan nasional, memberikan langkah strategi-strategi karena partai baru untuk pembedaan dengan partai lama, jangan berjanji tetapi memberikan arahan kepada DPD program dikerjakan lebih dulu, jangan memberikan janji yang muluk, target kursi di DPRD 9 orang sesuai dengan nomor urut 9, syukur klo lebih, untuk kader dan caleg kebanyakan yang lebih muda yang semangatnya lebih tinggi dan belum terkontaminasi,” tuturnya.

Peserta yang hadir dari pengurus inti di 13 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Kota. Hadir sebagai narasumber dari pengamat hukum politik Unlam, M Effendi, “UU Pemilu nomor 7 tahun 2017, perubahan rumus perhitungan suara yang diatur UU, mengenai UU Pemilu Legislatif, UU Pilpres, UU tentang penyelenggara pemilu, partai sebagai peserta pemilu harus berjuang mendapat dukungan masyarakat, memberikan aturan hukum, rambu-rambu yang harus dijaga mengenai praktek money politic (politik uang), dahulu UU money politic cuma yang memberi kena, sekarang yang menerima dan memberi, karena kedua-duanya, maka tidak ada yang melapor dan menyulitkan proses Panwaslu menindaklanjuti, memang budaya money politic masih ada perubahan tetapi belum signifikan, mengenai larangan menggunakan tokoh-tokoh politik, memang tidak perlu partai harus berjuang secara mandiri tidak ingin diembe-embeli tokoh-tokoh berada dibelakangnya, khawatir yang diinginkan masyarakat nanti tidak sesuai dengan figurnya, harus mandiri dan percaya diri,” jelasnya. (adw-bjm)

Related search

    No internet connection No internet connection

Related Posts