KNPI Banjarbaru Mau Dibawa Kemana??

image

Suaraborneo.com, BANJARBARU – Diskusi Tematik yang di gelar KNPI Kota Banjarbaru beberapa waktu yang lalu disayangkan oleh Fuad, Wakil Sekretaris KNPI periode 2014-2017, hal ini terkait dengan di undangnya nara sumber dari partai politik, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banjarbaru. Hal ini katanya, khawatir  mengundang tuduhan KNPI sudah berpolitik praktis.

“Padahal KNPI sebagai wadah OKP dan Ormas Kepemudaan harusnya netral dari kepentingan politik, di dalam KNPI sendiri cukup banyak OKP dan Ormas yg berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan partai politik yang ada d Indonesia. “ jelas Fuad seraya mengatakan bahwa ini bisa saja menimbulkan kecemburuan OKP lain yang minta diperlakukan yang sama, terlebih dilakukan di sekretariat KNPI yang notabene milik Pemko Banjarbaru. Topik diskusi yg di angkatpun menurutnya sangat sensitif terlebih ini berdekatan dengan Pilkada serentak dan Pemilu Legislatif dan Pilpres.

Dijelaskannya pula, cukup banyak topik yg bisa di angkat, seperti bagaimana peran Pemuda Banjarbaru dalam mengisi dan mensukseskan program pemerintah kota, dalam bidang kewirausahaan, pariwisata, seni dan budaya dan lainnya.

Ditambahkan pula, Kepengurusan KNPI sekarang belum di lakukan pelatikan Pasca Muskot Desember 2017 yang lalu, jangan sampai program yang dilaksanakan terkesan sporadik dan hanya keinginan segelintir elit pengurus. Alangkah baiknya pengurus yang ada melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi yang harmonis dengan OKP dan Ormas, baik yang mendukung dan tidak mendukung ketua terpilih. Menyusun program kerja KNPI berdasarkan rekomendasi hasil Muskot 2017. Sehingga keberlanjutan program KNPI dapat di rasakan manfaatnya bagi perkembangan kota Banjarbaru.

Sementara Abdul Haris mantan anggota Majelis Pemuda Indonesia (MPI), Menyayangkan dengan adanya pelaksanaan kegiatan beraroma politik di sekretariat KNPI Kota Banjarbaru yang semestinya terbebas dari kegiatan politik praktis terlebih lagi fasilitas itu milik Pemerintahan Kota (Pemko) Banjarbaru yang sudah jelas mengatur bahwa fasilitas Negara dan Penerintah dilarang digunakan untuk kegiatan politik, tegasnya.

Terlebih lagi bahwa penggunaan Sekretariat oleh pengurus baru itu elegal, karena tidak ada serah terima dari pengurus lama periode sebelumnya. Diakui Haris, bahwa ia mendengar dari kepengurusan baru “KNPI Gerak Cepat” katanya mengutif. “Semangat Baru dengan gerak cepat itu bagus, tapi jangan karena hiporia segala aturan main tabrak saja” kata Haris yang sudah kenyang asam garamnya berkutat di KNPI sejak tahun 1997 ini.

Padahal, tabahnya. Kewajiban pengurus baru pertama-tama seusai dilantik sebagaimana diamanatkan Muskot adalah konsulidasi organisasi dan program kerja jangka pendek dan jangka panjang.

Jangka pendek yaitu mengagendakan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda). Hasil pleno Rapimda ini lah, kata Haris menjelaskan sebagai kerangka pijakan program program kegiatan jangka panjang.

“Dilantik aja belum, sudah bikin kegiatan. Katanya seraya menjelaskan tugas pokok KNPI sebagai suatu wahana pemersatu para pemuda dan pemudi, KNPI mestinya mampu mengambil peran vitalnya dalam mengakomodir, mencerdaskan, mensolidkan, mengasah rasa solidaritas kaum muda, serta mendamaikan segala pertentangan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. (aha-bjb)

277 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Check Also

Videotron Dapat Dijadikan Sumber PAD

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Keberadaan videotron di Jalan Tambun Bungai dan Bundaran Besar milik Pemerintah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.