Posting Berita ‘Suaraborneo.com-13/3’ Iwansyah Himbau Usaha Kuliner Bersyariah

image

Suaraborneo.com, BANJARBARU – Pelaku usaha di Banjarbaru khususnya Minggu Raya sebagai kuliner, baik itu berupa warung ataupun kios, sudah semestinya mencantumkan daftar harga pada menu yang ditawarkan semacam Syariah mengingat penduduknya 90 persen Muslim. Kata H AR Iwansyah, Ketua DPRD Banjarbaru menanggapi adanya pelaku usaha warung “nakal” di Pusat Kuliner Minggu Raya, menarik harga yang tidak masuk akal melebihi dari harga biasanya.

Dengan mencantumkan harga pada menu, tambah H Iwan. Wisatawan dari luar daerah juga penduduk setempat akan tau dan bisa mengukur kemampuannya untuk makan minum sesuai isi kantongnya. “Yang sangat penting itu dengan mengetahui harga makan minum itu semacam di Akad kan kendati dalam hati, maka sudah sah hukum jual belinya” Himbau H Iwan diruang kerja DPRD Banjarbaru, Rabu (14/3).

Menghindari seperti adanya laporan masuk ke Disparpura Banjarbaru (Minggu Raya “Tercemar” Ulah Pelaku Usaha Nakal. Suaraborneo.com-13/3) DPRD Banjarbaru sebelumnya sudah mewacanakan Raperda diusulkan untuk mengatur sistem jual beli makanan ditiap Rumah makan (RM) di Banjarbaru. Agar sesuai dengan syariat Islam.

“Yang sesuai dengan Syariat Islam itu, harus mencantumkan harga di menu makanan yang dijual. Sekarang, rumah makan masih banyak yang tidak melakukan itu,”  ujarnya seraya menghimbau agar tidak hanya RM tapi  juga warung-warung makan minum mengikutinya.

Diakuinya bahwa akhir-akhir ini sudah banyak warung dan RM mencantumkan harga menu yang ditawarkan berupa spanduk, banner terpampang di muka warungnya. Tidak dicantumkannya harga ini lah seringkali membuat pembeli merasa tertipu,  merasa makan sedikit tapi disuruh bayar banyak. “Kalau ada ditulis harganya, pembeli bisa mengira-ngira berapa yang harus dia bayar seusai makan,” ungkapnya.

Seharusnya pembeli dan penjual ada akadnya. Dengan Raperda yang akan disahkan menjadi Perda itu sistem pembayaran di rumah makan juga akan diubah. “Sekarang ‘kan masih banyak rumah makan yang menerapkan, makan dulu baru bayar. Dengan adanya Perda itu, akan diatur harus bayar dulu baru makan,” jelasnya.

Diusulkan Raperda RM Syariah pada pertengahan tahun ini. Namun hal itu, akan dilihat dulu apakah masih ada waktu untuk menyelesaikannya. Kalau ada, maka akan diusulkan,” kata H Iwan yang juga Ketua Golkar Banjarbaru ini. (aha-bjb)

231 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Check Also

Penangguhan Ditolak, Terdakwa Minta Waktu Jadwal Sidang Dipercepat

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Pengacara terdakwa Ali M SH da rekan, seolah tak ingin perjuangannya sia-sia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.