Penggalian Tanah Timbun di Cempaka Disinyalir Ilegal, Perwali No 17 Tahun 2015 Mandul

image

Suaraborneo.com, BANJARBARU – Dengan dicabutnya Peraturan Walikota (Perwali) Banjarbaru Nomor 23 tahun 2013 Pedoman Pemberian izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan. Yang mengatur pengelolaan jual beli tanah timbun galian. Diubah Perwali Nomor 17 tahun 2015  Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 tahun 2013 Tentang Pemberian izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan. Sebagaimana pasal 11 pada butir 4 berbunyi : Melakukan Permohonan Pembuatan  Izin Mendirkan Bangunan. Kegiatan Pemanfaatan Material  Pematangan Lahan Selesai Dilaksanakan Sesuai Dengan Jangka Waktu Yang Ditetapkan.

Dengan Perwali Nomor 17 tahun 2015 jelas tidak ada izin jual beli galian tanah timbun. Terkecuali sebagaimana butir 4 diatas.

Namun ada aktifitas pengalian tanah timbun yang disinyalir tidak berizin di Desa Cambai Kecamatan Cempaka, Aparat terkait seolah tutup Mata.

Lahan tanah merah di Desa Cambai Simpang Tiga Palam itu nampak keluar masuk truck-truck pengangkut tanah, dan excavator sebagai sarana operasi mengerok dan memuat ke atas truck berlangsung sejak awal tahun 2018.

Namun pihak aparat terkait tidak ada tindakan seakan tutup mata padahal keberadaannya di tengah pemukiman dan lalu lintas cukup ramai.

Sebagaimana di jelaskan petugas Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T) Kota Banjarbaru, saat dikonfirmasi Kantornya, Jum’at (16/03).

Dijelaskannya, bahwa sebelumnya memang ada pengusa dari Cempaka mengajukan izin pemetaan, pemanfaatan lahan, namun kurang syarat-syaratnya dan tidak jelas keperuntukannya juga status tanah masih kurang lengkap maka tidak dapat diterbitkan izin.

“Jika ada aktifitas pengerokan tanah merah di lahan itu berarti elegal” katanya seraya menyebutkan yang ada mengantungi izin adalah, PT Citra Bangun di Gungung Kupang dan PD Bangun Banua di Sungai Tiung.

Disinggung seakan pembiaran oleh petugas seakan tutup mata tanpa ada tindakan, “Itu bukan wewenang kami, tapi petugas yang berwenang yang melakukan tindakan” katanya seraya menjelaskan bahwa BP2T hanya menangani perizinan.

Pemantauan di lapangan sebagaimana yang dituturkan salah seorang warga di Desa Cambai mengatakan, bahwa kegiatan ekplorasi (penggalian) tanah merah itu berlangsung satu bulan lebih dengan truck perharinya mencapai dua puluh buah memuat tanah merah itu lewat jalan Palam.

Awak media Suaraborneo.com pun mengikuti truck-truck pengangkut tanah merah itu kemana dibawa, sesampai dipersimpangan Gambut Aluh-Aluh jalan Mistar tTjokrokosomo (tol Lingkar Selatan) terlihat memarkirkan disisi kanan muka kantor Gardu Induk PLN Mantuil. Dan rupanya antri giliran membongkar isi muatan tanah merah kedalam arel peningkatan proyek pemasangan trafo besar berkafasitas ribuan mega wat.

Divisi humas PLN Wilayah diarahkan ke Kantor PLN Unit Induk Pembangunan Wilayah Tengah. Kabag Hukum dan Humas Albert ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa ada proyek peningkatan di Gardu Induk Mantuil dilaksanakan rekanan. Dan hal material yang disinyalir elegal itu tidak tau menahu bahwa itu urusan kontraktor sedangkan pihaknya  kesesuaian atas pekerjaan sebagaimana kontrak, katanya.

Keterangan tersebut ada benarnya juga, namun sangat disesalkan pihak petugas terkait seakan-akan pembiaran tanpa ada melakukan penindakan atas ekspolasi tanah merah di Desa Camai.  Kendati melalui pengaduan lewat whatsapp Kantor Satpol PP Banjarbaru sudah dilaporkan atas dasar keperdulian masyarakat, dan hanya mendapat jawaban bahwa, “Apakah sudah di konfirmasi dengan BP2T? Laporan akan diteruskan kepimpinan”.

Hingga berita ini diterbitkan, kegiatan eksporasi terus berlangsung, entah kenapa??. (aha-bjb)

345 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Check Also

Penambahan Unit Transportasi Masuk Aspek Utama Smart City

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Untuk mewujudkan Banjarmasin Kota Sungai sebagai (D)River Smart City yang mengedepankan pelestarian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.