Diduga Uang Gratifikasi, KPK Bawa Mobil Mewah Abdul Latif

 Crime & Hukum, Umum

image

Suaraborneo.com – Abdul Latif diputuskan sebagai tersangka KPK, penerimaan gratifikasi dan TPPU pada Jumat (16/3). Sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, Latif disangkakan menerima gratifikasi yang dianggap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah.Latif menerima dari sejumlah pihak dalam bentuk fee proyek-proyek dalam APBD Pemkab Hulu Sungai Tengah selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati.

Latif diduga menerima fee dari proyek-proyek di sejumlah Dinas dengan kisaran 7,5 sampai 10 persen setiap proyeknya.Total dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang diterima Abdul Latif setidak-tidaknya Rp 23 miliar.Terkait dugaan penerimaan gratifikasi tersebut, Latif disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selama menjabat sebagai Bupati, Abdul Latif diduga telah membelanjakan penerimaan gratifikasi tersebut menjadi mobil, motor, dan aset lainnya baik yang diatasnamakan dirinya dan keluarga atau pihak lainnya.

Proses pengembangan perkara tersebut, KPK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Abdul Latif selama periode jabatannya sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah.Terkait dugaan TPPU, Abdul Latif disangkakan melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Abdul Latif bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017 pada 5 Januari 2018. (dikutip banjarmasinpost.co.id)

Diduga sebagai pihak penerima, yaitu Abdul Latif, Direktur Utama PT Putra Dharma Karya Fauzan Rifani, Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit.Sedangkan diduga sebagai pihak pemberi pengusaha bernama Donny Witono.Diduga pemberian uang sebagai fee proyek pembangunan ruang perawatan Kelas I, II, VIP, dan super VIP di RSUD Damanhuri, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.Dugaan komitmen fee proyek itu adalah 7,5 persen atau sekitar Rp 3,6 miliar.

Sebanyak 16 kendaraan bermotor, hampir semua kelas premium milik Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Kota Barabai, Kalsel, Senin (19/3) sekira pukul 14.00 WIB, tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Kata Febri Diansyah, juru bicara KPK, total biaya pengiriman seluruhnya Rp 24 juta, mobil Rp16 juta dan motor Rp 8 juta.Dia menyebut pertimbangan 16 unit kendaraan yang terdiri dari delapan mobil dan delapan motor itu dibawa ke Jakarta guna mencegah penurunan nilai barang.”Berdasar analisis yang dilakukan oleh tim, kami menimbang proses perawatan untuk mencegah penurunan nilai barang, kebutuhan pembuktian dan nanti jika dilakukan eksekusi dapat lebih efisien,” ungkap Febri.

Delapan mobil yang dibawa ke Jakarta antara lain BMW, Toyota Vellfire, Lexus, dua Hummer/H3 jenis Jeep, Jeep Rubicon Model COD 4DOOR, Jeep Rubicon Brute 3.6 dan Cadilac Escalade. Sedangkan delapan unit motor terdiri dari BMW Motorrad, Ducati, Husberg TE 300, KTM 500 EXT dan Harley Davidson sebanyak empat unit. Sebanyak 16 kendaraan bermotor itu akan ditampung di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta Barat. (ady/bpost)

Related search

    No internet connection No internet connection

Related Posts