14 SKPD Kabupaten Banjar ‘DiLaporkan’ Diduga Penyimpangan Dana Hibah

image

Suaraborneo.com, BANJARMASIN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelompok Suara Hati Nurani Masyarakat (KSHNM) Kalsel, diketui Bahrudin, menyampaikan aspirasinya mengenai laporan masyarakat Kabupaten Banjar yang disampaikan kepada kami bahwa tahun anggaran 2016 diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

“Mengenai dengan laporan tersebut, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Selanjut menyampaikan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP BPK RI) atas laporan keuangan Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, LHP atas sistem pengendalian intern nomor : 05.B/LHP/XIX.BJM/05/2017, tanggal 26 Mei 2017 halaman 6 angka 2, realisasi belanja barang/jasa akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat tidak sesuai ketentuan. Laporan realisasi anggaran (audited) pemerintah kabupaten banjar Tahun Anggaran (TA) 2016 menyajikan realisasi belanja hibah sebesar Rp 31.307.186.800 realisasi belanja hibah TA 2016 termasuk belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang dikonversikan ke dalam belanja hibah sebesar Rp 18.438.671.012 nilai tersebut merupakan akumulasi saldo belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dari 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkugan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Dikutip dari berkas laporan diantaranya: (a) Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp 688.375.000 direalisasikan sebesar Rp 682.802.712 atau 99,19% dari anggaran, realisasi belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp 584.894.701, (b) Badan Lingkungan Hidup realisasi belanja barang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2016 Rp 281.285.000, (c) Sekretariat Korpri, realisasi belanja barang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2016 Rp 37.250.000, (d) Dinas Perumahan dan Permukiman, realisasi belanja barang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2016 Rp 9.431.674.000, (e) Kecamatan Simpang Empat, realisasi belanja barang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2016 Rp 82.500.000, (f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), realisasi belanja barang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2016 Rp 19.580.000, (g) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, realisasi belanja barang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2016 Rp 67.433.000, (h) Sekratariat Daerah, realisasi belanja barang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2016 Rp 43.500.000, (i) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, realisasi belanja barang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2016 Rp 221.731.700, (j) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill, realisasi belanja barang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2016 Rp 21.000.000, (k) Badan Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), realisasi belanja barang/jasa diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2016 Rp 73.900.000

Dasar laporan tersebut diatas, kuat dugaan telah melanggar: (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah; (b) Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Data kami terima, pihak-pihak yang dilaporkan selaku penanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial di Tahun Anggaran 2016: (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, (2) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar, (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, (4) Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, (5) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjar, (6) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, (7) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (8) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, (9) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), (10) Ketua Korpri Kabupaten Banjar, (11) Camat Simpang Empat Kabupaten Banjar

Maka, katanya lagi, dengan adanya pelanggaran Peraturan dan Perundang-Undangan tersebut diatas kuat dugaan telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran Dana Hibah termasuk belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2016 oleh 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Banjar yang tidak menutup kemungkinan ada yang fiktif sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah milyaran rupiah lebih,” pungkasnya. (adw-bjm)

Check Also

Harjad Polwan ke-70 dan HUT RI ke-73, Polwan Polres HST Gelar Olah Raga Bersama Masyarakat

BARABAI – Kegiatan olah raga bersama Polwan Polres HST dengan Masyarakat Kab. HST dalam rangka …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.