KPAK Tuntut Penuntasan Kasus-Kasus Ditangani Kejati Kalsel

image

Suaraborneo.com, BANJARMASIN – Puluhan massa Koalisi Penggiat Anti Korupsi (KPAK) gabungan beberapa LSM, penyampaian aspirasi terkait penanganan kasus dugaan perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantanm Selatan, Rabu (28/3).

Penanganan kasus dugaan beberapa perkara, yaitu: Kasus korupsi APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2016,  diduga mencapai Rp 14,8 milyar rupiah tidak bisa dipertanggung jawabkan di enam SKPD yang diduga melibatkan Bupati Balangan.

Pelimpahan perkara dari direktur penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung RI tanggal 26 Juli 2017 atas kasus dugaan perkara korupsi APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2017 senilai Rp 14,5 milyar di Dinas Kesehatan yang mana penanganannya diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

Pelimpahan perkara dari direktur penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung RI tanggal 10 Mei 2017 atas kasus dugaan perkara korupsi proyek optimalisasi SPAM (jaringan pipa air baku) tahun 2016 senilai Rp 74 milyar rupiah yang dikerjakan oleh PT. CSP di Dinas PUPR Kabupaten Barito  Kuala yang mana penanganannya diserahkan kepada Kejati Kalimantan Selatan.

Penanganan kasus dugaan perkara korupsi proyek gedung sarana rehabilitasi IPWL Kalimantan Selatan senilai Rp 5,9 milyar TA 2016 direktur RSKP Napza Direktorat Jenderal Rehabilitasi Kementerian Sosial yang dikerjakan oleh PT.SKB dan CV. PLN.

Penanganan kasus dugaan perkara korupsi perjalanan dinas fiktip sebanyak 23 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2015 senilai  Rp 7 milyar rupiah yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka.

Pengembangan kasus perkara korupsi Bantuan Sosial (jJlid ll) di lingkup pemerintah provinsi Kalimantan SelatanTA 2010 yang telah merugikan keuangan negara senilai Rp 27,5 milyar yang diduga melibatkan Gubernur sebelumnya dan Kabiro Keuangan,  belumbdiusut  Kejaksaan.

Setumpuk perkara dugaan kasus korupsi yang ditangani Kejati Banjarmasin itu, KPAK menuntut agar serius ditangani, tidak dibiarkan berlarut supaya tidak ada kecurigaan masuk angin.

Koordinator aksi damai dan penanggungjawab dari berbagai LSM, dari perwakilan melakukan audensi kepada pimpinan Kejati Kalsel tidak berada ditempat, cuma perwakilan, LSM Forum Bersama (Forbes) Kalimantan Selatan, DPP LSM Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jakarta, DPD LSM Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi (LP3K) Kalimantan selatan, dan LSM Komuinitas Peduli Kota (KPK) Kalimantan Selatan. (adw/aha)

326 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Check Also

Disdik Kapuas Terus Implementasikan Program PKP

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, terus mengimplementasikan Peningkatan Kompetensi Pembelajaran …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.