Kamis , Juli 19 2018

Penggunaan Dana Desa di Kalsel Dinilai Belum Maksimal

Suaraborneo.com, MARABAHAN – Penggunaan dana desa di Kalimantan Selatan dinilai belum maksimal. Sebab, selama ini, sebagian besar anggaran tersebut baru menyentuh program pembangunan infrastruktur di desa. Sementara, program untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung, seperti membantu warga yang rumahnya tidak layak huni dan masalah sosial lainnya belum terlihat.

Hal tersebut disampaikan H Sugianor alias Abah Guru sebagai penerima mandat langsung dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk mengawasi dana desa di Bumi Antasari kepada Suara Borneo, Sabtu (14/04).

Menurut pria yang terkenal tegas dalam berbicara ini, penggunaan dana desa belum maksimal, karena belum menyentuh ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantunan. “Sekarang ini, dana desa yang digunakan baru untuk pembangunan jalan saja. Itu pun, maaf saja, menurut saya masih kurang bagus kualitasnya,” ujarnya.

Seharusnya, menurut dia, anggaran desa juga digunakan untuk membantu masyarakat secara langsung, seperti membantu memperbaiki rumah warga tidak mampu yang rusak, karena bencana atau yang benar-benar tidak layak huni. “Seharusnya kepala desa, RT, dan RW harusnya lebih peka melihat masyarakatnya, mereka yang dekat dan terlihat mana masyarakat yang harus dibantu, tempuh prosesnya untuk membantu dengan menggunakan dana desa,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, aturan penggunaan dana desa 70 persen untuk pembangunan dan 30 persen untuk pemberdayaan masyarakat, sosial, keagamaan, pertanian, dan pendidikan. “Jadi, di dana desa itu bisa untuk membantu masyarakat tidak mampu, tinggal mengomposisikan mana yang prioritas. Kades harus ada niatan mencetak sejarah positif lah di daerahnya selama menjabat yang kemudian tidak akan pernah dilupakan masyarakat. Kades harus jeli jangan hanya infrastruktur,” bebernya.

Menurut dia, perlu ada regulasi dari Pemkab untuk menyelaraskan program desa dengan kabupaten. “Dana desa sekarang orientasinya ke infrastruktur jalan, yang diperuntukkan untuk pemberdayaan dan membantu masyarakat yang tidak mampu. Padahal, bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat tidak mampu juga,” ucapnya.

Saat ini, lanjut Sugianor, programnya memang ada yang sudah bagus, tetapi ada juga yang belum. “Pemkab harus menyinergikan programnya dengan program dana desa juga. Buat regulasinya Perbup atau Perda,” ujarnya.

Sugianor juga mengaku  prihatin dengan adanya sejumlah kepala desa di Kalsel yang terjerat kasus hukum, karena masalah dana desa. Padahal, mereka sudah diberi pembinaan sejak awal dan terus diingatkan, agar sesuai aturan. “Kepala desa sudah diberikan pembinaan. Mereka sudah diingatkan jangan merasa senang dengan anggaran pusat, justru harus berpikir, karena risikonya tinggi, khususnya kades baru ini momentum terbaik untuk pencerahan adanya dana desa, walaupun besar nilainya jangan senang dulu, tapi harus hati-hati, karena ada aturan hukumnya,” ucapnya.

Oleh karena itu, pengawasan dalam penggunaan dana desa juga harus dilakukan semua elemen masyarakat. “Jadi, bukan hanya dewan dan pemerintah yang berkewajiban mengawasi, tapi masyarakat umum juga. Kemudian, untuk penegak hukum, kami juga ingin proses hukum bagi para kepala desa yang terjerat kasus hukum dana desa terus dilanjutkan, agar ada efek jera dan menjadi pelajaran bagi Kades lainnya dan tidak ada lagi pelanggaran,” tandasnya. (adw/ans)

Check Also

Membanggakan, Siswi SMAN 1 Kahayan Hilir Ini Akan Kibarkan Sang Saka di Istana

PULANG PISAU, SuaraBorneo.com – Banggalah Pulang Pisau memiliki Lili Alvia. Pelajar SMAN 1 Kahayan Hilir …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!