Tegakkan Hukum dan HAM, Walikota Teken MoU dengan Kemenkumham

image

Suaraborneo.com, BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin dan Kantor Kemenkumham Provinsi Kalsel melaksanakan penandatangan nota kesepahaman (MoU) tentang Pembentukan Pelayanan Pengembangan Budaya Hukum serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Berintegrasi Balai Kota Banjarmasin itu, di hadiri langsung oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, Wakil Walikota Banjarmasin Hermansyah dan Kepala Kantor Kemenkumham Prov Kalsel, Imam Suyudi.

H Ibnu Sina mengatakan, dengan adanya penanda tangan nota kesepahaman tersebut Pemko Banjarmasin merasa sangat terbantu dalam hal pembentukan produk hukum daerah demi kemaslahatan masyarakat. “Atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin kami mengucapkan terimakasih, mudah-mudahan dengan hal ini bisa menjadi mitra bagi pemerintah kota dalam merancang, melaksanakan produk-produk peraturan daerah khususnya yang terkait dengan kemaslahatan warga,” ucapnya, Kamis (19/04).

Tak hanya itu, H Ibnu Sina juga menyatakan, dengan adanya MoU tersebut membuktikan spirit kolaborasi yang selalu digaungkan oleh Pemko Banjarmasin benar-benar terlaksana dengan baik.

“Ini adalah sebuah sinyal bahwa kerja sama kita ini sangat penting untuk diteruskan dan kami sangat merasa terbantu, dengan kita saling bekerja sama sebagai mana yang selalu kami gaungkan yakni spirit kolaborasi, maka kami ingin bergandeng tangan dengan siapapun untuk membangun Kota Banjarmasin termasuk juga dari aspek Hukum dan HAM,” jelasnya.

Sementara itu, Imam Suyudi mengatakan, dengan adanya MoU ini maka Kemenkumham dan Pemko Banjarmasin dapat bersama-sama mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Kamenkumham, terangnya memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum yang salah satunya adalah menfasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dengan rincian melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengadilan, pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis serta yang lainya.

“Semua itu dalam rangka mendukung perwujudan peraturan daerah yang berkualitas dan menguatkan peran kantor wilayah kemenkumham dalam pembentukan produk hukum daerah,” pungkasnya. (adw/humpro-bjm)

Check Also

Dapat 2 Tiket Umroh dari Trans 7, Kai Api Terharu Bertemu Walikota

BANJARMASIN – M Arsyad kembali menemui Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina. Ia mendatangi rumah dinas Walikota sesaat setelah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.