Tagar Ganti Presiden Tidak Ada Dasar Hukum

 Nasional, Polkam, Umum

Suaraborneo.com – Pengamat Politik Ekonomi Kebangsaan, Cahyo Gani Saputro mengatakan bahwa tagar ganti  tidak ada dasar hukum ataupun rujukan yang jelas.

Cahyo menegaskan bahwa mekanisme penggantian presiden dan wapres telah diatur dalam Pasal 7 dan 8 UUD 1945, serta perlu di ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, merupakan mekanisme demokrasi atau memilih Presiden dan Wakil Presiden yang mana UU tersebut menjadi dasar dalam Pemilu 2019, jadi memilih bukan mengganti.

Sekjen DPN ISRI ini mengatakan bahwa seharusnya tagar harus spesifik langsung menyebut nama, bukan Presiden sebagai simbol atau kepala negara, Ia menyarankan agar baik pendukung tagar maupun pendukung salah satu calon tetap berfikir jernih dan mempunyai common sense agar demokrasi yang telah maju ini tidak terciderai dengan nomenclatur yang tidak mempunyai dasar hukum dan cenderung  sporadis, apalagi bila ini mengancam keamanan negara tentunya akan berpotensi merupakan  perbuatan melawan hukum. (adw/dpn-isri)

Related search

    No internet connection No internet connection

Related Posts