Lingkungan Rusak Parah, Izin Pertambangan Harus Dikurangi

 Ekobis, Umum

image
SuaraBorneo.com, BANJARMASIN – Anggota DPR RI dari Komisi VII dapil Kalimantan Selatan, M Dardiansyah berpendapat, pemerintah sebaiknya mengurangi izin pertambangan lantaran kerusakan lingkungan yang semakin parah. Pemerintah dinilai lebih baik memajukan sektor pertanian karena lebih ramah lingkungan.

“Karena aktivitas pertambangan, terjadi degradasi kualitas lingkungan secara berkesinambungan,” kata Dardiansyah kepada awak media Banjarmasin, Rabu (09/05).

Menurut politisi dari PDIP yang akrab dipanggil Dardi tersebut, tidak ada salahnya pemerintah memberikan izin pertambangan selama telah melakukan uji kelayakan terhadap lingkungan yang bersangkutan dan telah mendapat izin warga setempat.

Selain itu, hasil pertambangan tersebut juga diharapkan dapat menguntungkan masyarakat lokal sebesar-besarnya. “Faktanya, hanya segelintir orang yang mendapatkan keuntungannya. Sementara, mayoritas masyarakat lokal tetap hidup dalam kemiskinan,” katanya.

Pemerintah juga dinilai masih kurang bijaksana dalam menentukan lokasi pertambangan. Seringkali,  masyarakat lokal terpaksa terpapar limbah tambang.

“Akibatnya, warga banyak yang menderita penyakit akibat terpapar limbah. Belum lagi pasca tambang, reklamasi tidak dilakukan secara sempurna sehingga masih menyisakan lubang-lubang besar dan dalam,” ujarnya.

Di sisi lain, Dardiansyah mengatakan,  pemerintah tidak pernah sungguh-sungguh dalam melakukan perbaikan lingkungan yang telah rusak akibat tambang.

“Di Kalimantan, degradasi kualitas lingkungan tinggi akibat tambang. Konflik agraria pun terus meningkat. Namun, hal ini tidak pernah dijadikan bahan audit oleh pemerintah,” tandasnya. (adw/ans)

Related search

    No internet connection No internet connection

Related Posts