Keikutsertaan JKN dI Kalsel Masih Dibawah Target

Suaraborneo.com, BANJARBARU – Penilaian Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional di Kalimantan Selatan masih di bawah target. Indikasinya, dari 13 kabupaten Kota se-Kalsel, DJSN baru menemukan satu daerah yang angka kepesertaan JKN di atas 95 persen.

 

Hal itu dikatakan Ahmad Ansyori anggota DJSN mengatakan ada 3 faktor rendahnya kepesertaan JKN, yaitu belum ada pemahaman akan pentingnya JKN, banyaknya warga miskin, dan layanan medis belum optimal. Mestinya, jelas Ansyori, Pemerintah daerah dan instansi teknis mesti mendorong pemahaman pentingnya jaminan sosial kepada masyarakat masing-masih hingga dapat dipahami bersama.

 

“Saya lupa nama tempatnya (kabupaten/kota yang mencapai 95 persen di Kalsel), kalau enggak salah dekat Kabupaten Kotabaru. Mayoritas (peserta JKN di Kalsel) masih rendah, ada yang masih di bawah 80 persen,” kata Ahmad Ansyori pada acara sosialisasi DJSN di Hotel Novotel Banjarbaru, Kamis (24/5).

 

Pemerintah pusat menargetkan capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta kesehatan lewat JKN mencapai seluruh penduduk di Indonesia pada 1 Januari 2019, ungkapnya.

 

Adapun realisasi kepesertaan JKN pada 2017 atau per 1 Januari 2018 sebanyak 187.982.949 jiwa atau 73 persen dari 257,5 juta penduduk Indonesia.

“Tidak boleh satu pun warga yang tidak ter-cover jaminan sosial, ini sudah dijamin Undang-Undang Dasar,” katanya.

 

Namun, pesimistis target tersebut dapat dicapai karena masih banyak kendala di lapangan.

 

DJSN mengawasi kinerja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara DJSN mengawal implementasi 5 program jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan.

 

“Ini hak semua warga Indonesia, maka kami dorong pemerintah daerah untuk memastikan kepesertaan warganya. Jangan sampai ada warga miskin yang sulit berobat karena enggak punya uang,” ucap Ahmad.

 

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan, Yoeyoen Indharto, memastikan 1.228 anggotanya sudah ikut jaminan sosial lewat BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, kata Yoeyoen,  perusahaan yang memiliki serikat buruh wajib mengikutsertakan jaminan sosial para pekerjanya.

 

“Kami kontrol terus. Kami juga tetap berjuang di ranah publik, khususnya warga miskin bisa ter-cover jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan. BPJS ini terbentuk karena adanya gerakan buruh dan masyarakat miskin,” ujar Yoeyoen.

 

Yoeyoen optimis akan mengoptimalkan peran Jamkes Watch dalam pengawasan layanan kesehatan ke masyarakat. Sejak dibentuk pada Maret 2018, Yoeyoen sudah menerima 50 laporan soal pelayanan kesehatan, seperti harga obat dan kamar rawat inap. “90 persen diadvokasi,” pungkasnya. (aha-bjb)

Check Also

Kejari Pangkep Sulsel, KPPN dan KBB Sulteng Apresiasi Aksi Relawan Kalimantan Peduli Bertugas di Sulteng

PALU, SuaraBorneo.com – Kejari Pangkep Sulawesi Selatan M Firmansyah Subhan SH.,MH apresiasi relawan Kalimantan Peduli …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.