Tenaga Honorer Hanya Bisa Gigit Jari Terbitnya PP Nomor 20 Tahun 2018

image
Suaraborneo.com, BANJARBARU – Dimana Sila kelima dalam Pancasila berada? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan pemerintah yang memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai tidak adil. Pasalnya, tenaga honorer tidak mendapatkan THR.

“Padahal mereka juga bekerja untuk pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Yoeyoen pada Media ini, Sabtu (26/5).

Menurut Yoeyoen menjabat sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan, bahwa sekarang ini pemerintah sudah membuat luka kembali bagi tenaga honorer di lembaga instansi Pemerintah.

Dengan diturunkannya Peraturan Pemeritah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS Pada Lembaga Non Struktural.

Sementara salah seorang Guru honorer yang minta nama tidak ditulis mengatakan, bahwa Tenaga Honorer  jangankan untuk mendapatkan THR seperti PNS, status para tenaga hororer selama ini saja tidak jelas dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Pemerintah sudah berbuat ingkar dan tidak adil terhadap tenaga honorer di lembaga instansi pemerintah.

“Kita yang notabene sebagai tenaga honorer di Lembaga Pemerintahan yakni dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) sangat mengharapkan pengakuan status dan mendapatkan THR. Karena kalau kita hitung-hitung insentif Honorer Guru  di Kota Banjarbaru sebesar Rp. 700 ribu – Satu Juta Rupiah. Itu tidak akan cukup untuk hidup layak. Jangankan berpikir membeli pakaian lebaran bagi anak-anak, untuk zakat fitrah dirinya bersama anak istri masih belum terpikirkan dapat darimana,” tandas dia.

Dikatakannya juga, bahwa kebijakan Pemerintah yang tidak adil ini sudah melanggar Amanat Konstitusi yaitu UUD 1945.

Pada pembukaan ada frasa yang berbunyi, “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Tujuan yang dimuat di dalam pembukaan tersebut dilanjutkan pada batang tubuh UUD 1945 dituangkan dalam pasal-pasal 27 ayat (2), 31, 32, 33, dan 34.

Pasal 27 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 31 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran,  ujar Guru honorer mengabdi tujuh tahun di SMK Banjarbaru ini lirih.

Lebih memilukan lagi katanya menjelaskan, dari ratusan guru honorer di Kota Banjarbaru terdapat empat guru honorer termasuk dirinya yang tahun tahun sebelumnya mendapatkan insentif (honor) dari Disdik setempat sebesar satu juta rupiah perbulan yang diterima setiap tiga bulan. Terhitung dari Januari 2018 adanya kebijakan pemerintah SMU sederajat pendanaannya dibawah Disdik Provinsi Kalimantan Selatan dan surat edaran bahwa tenaga guru yang mengajar di SMU menimal S-1.    Adanya Surat edaran dari provinsi Kalsel itu, Ke-Empat guru honorer mengajar masing masing jurusan ini yang D-3 tidak tercantum lagi mendapatkan insentif sebesar satu juta rupiah, namun hanya dapat setengahnya, yakni lima ratus ribu rupiah.

Menurutnya bahwa honor 500 ribu rupiah diambil dari dana operasional sekolah, katanya mengutif kepala sekolahnya.  Padahal, katanya rekan rekan yang statusnya sama dan D-3 juga di SMK lain tetap mendapatkan honor satu rupiah.

Ditanya kenapa demikian, “Kepala-kepala SMK yang lain membijaksanai dengan mengupayakan honor tetap utuh diterima satu rupiah, sedangkan kepala SMK kami tidak ada rasa perduli akan nasib kami,” pungkasnya. (aha-bjb)

Check Also

Pembukaan Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 berlangsung di Banjarbaru

BANJARBARU – Meskipun, acara yang dihadiri puluhan duta besar dan perwakilan negara sahabat tersebut tak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.