Serukan Damai Ormas Sampaikan Petisi ke Pemprov Kalbar, Ini Isinya

SUARA BORNEO.com PONTIANAK – Berbagai organisasi masyarakat (ormas), forum, majelis, paguyuban dan tokoh-tokoh menyerukan perdamaian di Kalimantan Barat.

Mereka berharap semangat keharmonisan, persatuan dan kesatuan yang telah terjalin dan tercipta di Kalimantan Barat selama ini tidak rusak hanya gara-gara pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali.

Hal ini dipertegas melalui petisi Umat Islam Kalbar yang disampaikan langsung oleh puluhan orang perwakilan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Senin (2/7/2018) siang.

Petisi itu diterima oleh Asisten III Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Barat Marlyna Almuthahar didampingi unsur pejabat Pemprov Kalbar, Polda Kalbar, Kodam XII/Tanjungpura, Polresta Pontianak dan Kodim 1207/BS.

Petisi Umat Islam Kalimantan Barat itu ditujukan kepada Pj Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII/Tanjungpura. Adapun isi petisi itu yakni :

“Berkaitan dengan kejadian di beberapa tempat pada saat usai pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2018-2023 yang mencederai rasa Persatuan dan Kesatuan di Kalimantan Barat, sementara seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pasangan Walikota dan Wakil Walikota telah sepakat untuk melaksanakan Pilkada Damai, yang berarti seluruh Calon Kepala Daerah di Kalimantan Barat SIAP MENANG dan SIAP KALAH dalam Pilkada ini.

Namun sangat disayangkan di beberapa tempat di Kalimantan Barat terjadi upaya intimidasi oleh oknum-oknum tertentu terhadap sekelompok suku yang mereka duga tidak memilih Pasangan Calon yang mereka dukung, tetapi memilih pasangan calon yang beragama Islam.

Menyikapi hal ini, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Harga Mati, kami UMMAT ISLAM KALIMANTAN BARAT meminta Kepada Pimpinan Negara Republik Indonesia dalam Hal ini Pj Gubernur Kalbar sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah serta Kapolda Kalbar dan Pangdam XII/Tanjungpura untuk melakukan tindakan sebagai berikut :

  1. Menghentikan segala bentuk intimidasi dan teror kepada siapapun yang berlainan pilihan dalam Pilkada Kalbar ini sebagai konsekuensi Pemilu yang Jujur Adil, Bebas dan Rahasia
  2. Melindungi setiap Orang termasuk Harta bendanya sebagai bentuk pelaksanaan UUD 1945 dan Penghargaan terhadap UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT
  3. Menindak tegas Oknum yang melakukan intimidasi dan teror kepada siapapun juga termasuk Tokoh Intelektual yang berdiri dibelakangnya sehingga Hukum harus menjadi Panglima di Negara Republik Indonesia Khususnya di Kalimantan Barat, tanpa melihat kedudukan sosial pelakunya.

Demikian PETISI UMMAT ISLAM KALIMANTAN BARAT ini kami sampaikan agar dapat menjadi perhatian yang serius dari pejabat yang berwenang. (han’s)

Check Also

Biddokkes Polda Kalsel Periksa Kesehatan dan Obat Gratis Bagi Pengunjung Siring Menara Pandang

BANJARMASIN – Tim Biddokkes Polda Kasel dengan pelaksana Brigadir Halimatus Saniah, Pengda Manik S. R, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.