Tanda Tangani Surat Pernyataan, BPBD Kutim Ancam Pegawai Malas, 2 Pegawai Dipecat dan 8 Pegawai Mendapat Teguran Keras

Ket Foto: Sekertaris BPBD Kutim, Ludi Firmansyah

SANGATTA – Sekertaris BPBD Kutim Ludi Firmansyah, membenarkan jika terdapat pegawai malas berada pada ruang lingkupnya. Menurut dirinya tidak semua pegawai yang berada di BPBD Kutim dapat masuk bekerja tepat waktu, sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Namun dirinya pun menambahkan, terdapat beberapa alasan yang menjadikan hal tersebut terjadi. Seperti yang diketahuinya, terdapat kendala dan masalah yang mengganjal, sehingga menjadi hal tersebut terjadi. Pertama, masalah gaji yang masih tertunda, kedua, pendapatan terbilang minim, ketiga, adanya pegawai yang bekerja sampingan untuk menambah penghasilan sebagai tukang ojek, pencuci kendaraan, jaga anak, dan lainnya.

“Seharusnya apel pagi pukul 07.30 wita, tetapi kami masih beri keringanan hingga satu jam. Ya alhamdulillah ada yang apel hanya 20 orang. Kita syukuri,” katanya.

Dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak, pasalnya jika harus menekan pegawai sesuai aturan, dikhawatirkan akan semakin memberatkan. Meskipun begitu, nasehat terus dilayangkan. Dengan begitu, pegawai dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin agar bisa mengabdi dan melayani masyarakat.

“Ya kalau mereka keluar kantor, ada yang kembali, ada juga yang tidak. Tetapi kalau pagi ada saja mereka,” katanya.

Bagi pegawai yang telah memauki ambang batas, dirinya menegaskan tidak akan memberi toleransi, kepada pegawainya yang tidak pernah masuk bekerja. Dari data pegangan, dalam rangkuman periodik, terdapat 2 orang pegawai yang dipecat dan terdapat 8 orang pegawai lainya mendapatkan peringatan keras.

“Saat ini kami juga membuat surat pernyataan bagi semua pegawai. Mereka diminta untuk menandatangani surat pernyataan,” tegasnya.

Dalam surat pernyataan tersebut, terdapat sedikitnya empat poin yang harus dipenuhi para pegawainya. Pertama bersedia memenuhi dan melaksanakan ketentuan dan sanksi yang mengatur dalam peraturan pengangkatan.

Kemudian, pemberhentian sebagai tenaga kerja kontrak daerah (TK2D), menjaga harkat dan martabat Pemkab Kutim, dan tidak terlibat dalam politik praktis. Serta dapat melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, bertangungjawab, dan secara profesional.

“Keempat apabila tidak menaati peraturan sesuai dengan poin pertama, maka dengan ini bersedia mengundurkan diri,” ungkap Sekertaris BPBD Kutim tersebut. (ra-sb)

345 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Check Also

Dandim 1003/Kdg Sambut Kedatangan Danrem 101/Antasari di Makodim 1003/Kandangan

KANDANGAN, SuaraBorneo – Komandan Korem 101/Antasari Kolonel Inf M. S Ismed, S.E., M.Han beserta Ketua …