Tahun Politik Jelang Pemilu 2019, Jurnalis Bersikap Netral dan Profesional

Ket Foto: Ketua dan Sekretaris DPW JOIN Kalsel, Anas Aliando dan M. Hatim Darmawi

BANJARMASIN – Media massa dan wartawan harus mampu bersikap profesional serta netral,  ditengah arus pusaran tarik menarik kepentingan politik pada pemilu legislatif dan pilpres 2019 jika tidak ingin ditinggalkan oleh masyarakat pembaca.

Ketua DPW Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kalsel, Anas Aliando mengatakan, netralitas dan profesionalisme media dan wartawan dalam menyajikan informasi maupun berita Pemilu bisa diukur dari karya jurnalistik yang ditampilkan di media.

“Penyajian karya jurnalistik itu, misalnya berita yang disajikan harus sesuai dengan fakta dan tidak bercampur dengan opini wartawan, tidak menabrak rambu-rambu Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU Pers dan regulasi yang terkait dengan pers lainnya,” ujarnya kepada Suara Borneo, Minggu (2/09).

Menurutnya, masyarakat kini sudah semakin cerdas menilai penampilan pers dan mampu membedakan mana berita yang bercampur dengan opini wartawan bersama medianya dan mana berita yang benar-benar informatif, sehingga karya jurnalistik bakal dircemati.

Masyarakat konsumen media, lanjutnya, atau para pembaca, pemirsa maupun pendengar sangat membutuhkan informasi yang informatif dari sajian media massa, sehingga materi kalau yang disajikan oleh media informasinya bernuansa opini, sudah dapat dipastikan mereka akan meninggalkan untuk mencari alternatif lain.

Di era tahun politik saat ini, dia menambahkan media bersama wartawan berpotensi untuk ditarik-tarik dalam pusaran kepentingan para kandidat, agar berita yang dimunculkan lebih menguntungkan bagi pihak tertentu atau sebaliknya merugikan kompetirornya.

Anas menuturkan berkaitan dengan aktivitas kampanye dan iklan politik menjelang Pilkada yang kini ditangani Komisi Pemilihan Umum (KPU), bakal semakin dipersempit ruang para kandidat untuk bersosialisasi melalui media.

“Kondisi itu, mendorong para kandidat atau tim suksesnya akan mencari upaya stragtegi lain, termasuk terselubung agar bisa mensiasati ketentuan pembatasan KPU itu, di antaranya melalui pemberitaan media berbau iklan, kegiatan-kegiatan kuis, bakti sosial dan lainnya yang dikemas atau direkayasa menjadi sebuah berita,” palarnya.

Situasi menjelang Pemilu, lanjut Anas, suhu politik mulai memanas, namun bagaimanapun juga media dan wartawan tetap dituntut oleh konsumen pembacanya agar dapat menyajikan informasi yang informatif.

“Kalau tidak, sudah dapat dipastikan konsumen akan “menghukum” media dengan mengalihkan pemenuhan kebutuhan informasi ke media lainnya, mengingat saat ini banyak pilihan media baik media konvesional maupun media online yang tidak harus mengeluar biaya untuk memperolehnya,” ujar Gunawan.

Hadirnya media sosial (Medsos), lanjutnya, juga sebagai peringatan bagi media-media mainstream agar tetap berada dir rel netral dan profesional, karena  kalau tidak maka public atau konsumen media segera mengalihkan pilihannya atau setidaknya melirik media lain yang dapat menyajikan informasi yang lebih informatif. (ad/ans)

227 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Check Also

Apresiasi Jarot Dalam Satu Hari, Berikan Pelayanan ke Masyarakat

SINTANG, suaraborneo.com – Pemerintah Kabupaten Sintang secara konsekwen terus melakukan berbagai upaya dalam membangun daerah …