Kejar Proses Sertifikasi Lahan Wakaf, Kemeneg Kutim Siapkan Data Guna Legalitasnya

SANGATTA – Sabtu, 8/9/2018. Guna menghindari tumpang tindih atas hak guna kepemiliki lahan wakaf di Kabupaten Kutai Timur, maka percepatan proses kepemilikan sertifikat tanah wakaf terus diupayakan oleh pihak Kementrian Agama (Kemeneg) Kutai Timur (Kutim).

Kemenag Kutim melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan berjanji akan segera memenuhi data pendukung untuk membantu proses percepatan, guna hak atas kepemilikannya.

Menurut, Kepala Kemenag Kutim, Ambotang, bahwa dari data lahan wakaf di Kutim yang diterima oleh diri nya, Kutim telah memiliki cukup banyak lahan wakaf yang tersebar pada tiap-tiap Kecamatan, diantaranya meliputi tempat ibadah berupa Masjid dan Mushola.

“Saya tidak hafal. Tapi ada yang sudah bersetifikat. Ada yang dalam proses. Ada juga yang belum disertifikatkan.” tutur Ambotang saat ditemui belum lama ini.

Dari data yang ada, kedepan Ambotang berjanji akan menginvetarisir keberadaan letak lahan yang belum memiliki surat kepemilikan yang sah agar segera dapat diurus proses kepengurusannya. Selanjutnya dengan pegangan data yang lengkap, pihaknya akan langsung segera berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna proses verifikasinya.

“Secepatnya lewat staf kita (Kemeneg) yang berada di Kabupaten maupun di Kecamatan akan segera mendata. Kemudian diserahkan ke BPN Kutim. Lebih cepat lebih bagus.” terangnya.

Dari informasi yang dihimpun awak media, untuk wilayah Kutim sendiri terdapat cukup banyak lahan wakaf diperuntukan untuk menjadi tempat ibadah. Kurang lebih terdapat sebanyak 453 Masjid dan 370 Mushola, tersebar di Kecamatan yang menjadi lahan wakaf, dan tidak semuanya memiliki sertifikat atas hak guna tanah dan bangunan.

Sedangkan untuk skala prioritas, Kepala Kemeneg Kutim menyebut akan mengutamakan proses percepatan tanah wakaf yang telah memenuhi syarat dan memiliki data lengkap untuk pengajuan menjadi sertifikat.

“Semua mendesak. Jadi berkas dan kelengkapan yang sudah siap itu yang diajukan terlebih dahulu.” ungkap Ambotang.

Lebih jauh, dirinya mengapresiasi terhadap kinerja BPN, yang turut serta menyoroti terhadap keberadaan lahan wakaf ini. Menurutnya, Kemeneg Kutim dan BPN Kutim bisa saling bekerjasama terkait proses verifikasi dilapangan terhadap lahan wakaf yang akan dibuatkan surat kepemilikannya. Dirinya juga berterima kasih kepada BPN Kutim karena telah memasukan rencana pengusulan berkas lahan wakaf pada program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) ditahun mendatang.

“Kita bersyukur dan senang ada arahan dari BPN.” ucapnya.

Terpisah, saat ditemui sebelumnya, Kepala BPN Kutim, Umar Malabar, menegaskan guna mempercepat proses kepengurusan surat tanah serta untuk mempermudah proses pembuatan sertifikat dilapangan, maka instansi terkait dapat melengkapi data valid terhadap lahan tersebut.

“Jika Kemenag memiliki data valid, bisa diserahkan ke kami untuk diajukan PTSL tahun depan.” tegasnya.

Dirinya menambahkan pula, jika terdapat tanah wakaf yang telah memiliki ikrah wakaf, maka dimohon untuk proses pengurusan berkas lainnya dapat disegerakan.

“Jika masjid terkendala dalam pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kami siap patungan membantu,” ujar Umar Malabar, Kepala BPN Kutim. (ra-sb)

156 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Check Also

Kapuas Siap Gelar Pesparawi Kabupaten

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Kabupaten Kapuas siap menggelar Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat Kabupaten, …