Konsumen Kecewa, Developer Perumahan Ingkar Janji, Fasum Tidak Dilengkapi

BANJAR – Terwujudnya impian memiliki rumah baru yang berlokasi di area klaster atau town house, akan menjadi hal terindah yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi rasa senang ini bisa saja berubah jika pengembang mengingkari janji manisnya. Penghuni bisa melakukan gugatan class action jika pengembang tidak membangun fasilitas perumahan yang dijanjikan pada saat transaksi.

Kabid Penyediaan Perumahan kabupaten Banjar, Irwan Jaya, menyampaikan, “Fasum sekarang adalah PSU, komponen nya jalan, drainase, RTH, TPS, sarana umum, untuk lebar minimal 8 meter jalan utama, 6 meter jalan pembagi, jalan pembantu 3 meter,” katanya.

Salah seorang konsumen, salah satu perumahan komplek SMC 1 Jln SMKN 1 Kecamatan Gambut kabupaten Banjar, merasa kecewa karena jalan umum seharusnya 8 meter, ternyata cuma 5,5 meter, sisanya dibebankan kepada konsumen, “Kami warga komplek sebagian membeli tanah merah untuk keperluan pengurukkan perlebaran jalan, malahan ada yang sudah membeli sampai puluhan truk, sampai memenuh perlebaran jalan,” ujar konsumen (tidak mau di sebutkan namanya)

Setelah melakukan konfirmasi kepada developer PT JDL selaku pengembang, Lida bersama saudara dan ibunya, menyatakan, ”Rencananya memang nanti kami perbaiki, jalan yang kurang akan ditambah lagi, melakukan pengurukan, memang kemarin dananya tidak mencukupi, maka dari itu kami bertahap,” katanya

“Setelah melakukan konfirmasi, penyampaian aspirasi warga (konsumen), sekitar tiga minggu lebih, setelah melakukan pengecekan ke lokasi, ternyata tidak ada perubahan, salah satu konsumen, berharap supaya cepat direalisasi, bukan saya tidak percaya developer tidak mempunyai dana, kenyataan membangun terus perumahan dilain tempat, apa jalan utama diperhatikan juga untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, Fasum disepelekan, konsumen kecewa,” ungkapnya kesal.

Selanjutnya, awak media, memberitahukan keadaan perumahan kepada Kabid Penyediaan Perumahan kabupaten Banjar, Irwan Jaya, lewat pesan singkat di whatsapp, menjawab, “Iya nanti kami coba cek dan konfirmasi lagi, terima kasih,” jelasnya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, gugatan terhadap pengembang juga bisa dilakukan secara individu.

Pada prinsipnya, penghuni sebuah kompleks perumahan, konsumen atau pengguna akhir dari suatu produk barang atau jasa. Maka dari itu, ia dilindungi UU Perlindungan Konsumen.

Dari mulai fasilitas yang tidak sesuai dengan brosur penawaran, sampai soal cicilan lunas tapi sertifikat rumah tidak keluar. Selain itu, masih banyak juga pengembang yang tak menyediakan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) sesuai aturan.

Ancaman bagi pengembang yang tidak melakukan kewajiban membangun fasum dan fasos adalah denda hingga Rp 2 miliar atau penjara selama lima tahun. Perbandingan antara luas fasilitas dengan perumahan adalah sekitar 40 banding 60.

Meski begitu, perbandingan atau persentase tersebut tergantung besar kecilnya kompleks perumahan yang dibangun. Untuk perumahan kecil yang luas arealnya kurang dari 5.000 m2, lahan fasum-fasos bisa 20 persen atau 30 persen. Kebanyakan digunakan untuk jalan, drainase, gorong-gorong, dan lahan terbuka.

Oleh karena itu, cermatlah dalam memilih hunian yang ideal untuk Anda dan keluarga tinggali. Perumahan dengan fasilitas yang lengkap, tentu akan berdampak baik pada kebutuhan jasmani dan rohani. (ad-sb)

519 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Check Also

Apresiasi Jarot Dalam Satu Hari, Berikan Pelayanan ke Masyarakat

SINTANG, suaraborneo.com – Pemerintah Kabupaten Sintang secara konsekwen terus melakukan berbagai upaya dalam membangun daerah …