Menyamakan Persepsi, BPJS Kesehatan Gelar Rakor Bersama Pemkab Kutim

KUTAI TIMUR – Dalam rangka menyamakan persepsi tentang program jaminan kesehatan nasional serta untuk mepermudah koordinasi antar instansi terkait, maka pada Senin (21/10) kemarin, diadakan pertemuan Forum Kemitraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Bertempat di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, pertemuan tersebut membahas tentang peningkatan mutu layanan kesehatan sesuai kewenangan dan fungsi pada masing-masing lembaga.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan tersebut, maka, turut hadir pula Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Samarinda, Oktavianus Ramba, selaku pemapar materi mengenai evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kutim.

Dijelaskan olehnya, bahwa dalam kurun waktu satu bulan periodik bulan September kemarin, cakupan jumlah kepesertaan yang terdaftar sebanyak 287.944 jiwa atau 69% dari total jumlah penduduk Kutim yang ada saat ini. Selain itu, Ia pun menambahkan, untuk total biaya pelayanan kesehatan di Kutim dalam kurun 5 tahun ini telah menyentuh angka senilai 219,5 Miliar.

“Kolektabilitas iuran terendah di segmen PBPU mandiri. Dari analisa, adanya kebutuhan fktp yang penyebarannya belum merata,” paparnya

“Selain itu, realisasi biaya pelayanan kesehatan pun cenderung meningkat setiap tahunnya,” imbuhnya.

Selanjutnya, ia menyatakan, sejak bulan September lalu, pihaknya telah melakukan peningkatan layanan mutu dengan cara menerapkan sistem rujuk Online kepada peserta BPJS Kesehatan.

“Sistem rujukan online yg merupakan digitalisasi proses rujukan berjenjang untuk kemudahan dan kepastian peserta dalam memperoleh layanan rujukan ke Rumah Sakit,” ungkapnya.

Lebih jauh, dirinya pun menjelasan tentang kontribusi penerimaan pajak rokok untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Serta keharusan  kepala desa dan aparat desa melakukan pendaftaran yang dapat diikutsertakan pada kepesertaan program JKN.

“Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018, Tentang Jaminan Kesehatan Nasional,” jelasnya. (ra-sb)

Check Also

Diberhentikan Sepihak, Wabup Tabalong Laporkan Bupati dan Sekdanya ke Bareskrim Mabes Polri

BANJARMASIN – Zony Alfianoor sebagai wakil Bupati Tabalong di periode 2014-2019 merasa kecewa setelah dirinya …