Drs. Hariyasin Bedah Buku Kedua Tentang Gugatan, Pelengkap Upaya Hukum Wajib Pajak di Indonesia

BANJARMASIN – Bedah buku mengenai praktik beracara pada pengadilan pajak di Indonesia, ditulis oleh Drs. Hariyasin, Ak, CA, SH, MH, BKP, buku pertama (Sengketa Pajak/ Perkara) Seputar Banding, berisikan, I) Pengertian dan Ruang Lingkup Perpajakan, II) Contoh Surat Permohonan Banding, Terbanding, Pengadilan Pajak, III) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya. Buku kedua (Sengketa Pajak/ Perkara) Seputar Gugatan, berisikan, I) Pengertian dan Ruang Lingkup Perpajakan, II) Contoh Surat Penggugat, Tergugat, Pengadilan Pajak, III) a. Peraturan Tentang Surat Kuasa Khusus, b. Kasus Sengketa Pajak, langsung diberi penjelasan para peserta workshop dan sosialisasi, Kamis (14/11/2018) di Blue Shafire Room, Hotel Victoria River View Banjarmasin.

Pada kesempatan, Drs. Hariyasin, Ak, CA, SH, MH, BKP, juga sebagai Pembina IKPI Kalimantan, menyampaikan, “Hari kedua workshop perpajakan, topiknya tentang kebijakan pemeriksaan pajak yang merupakan momok setiap orang karena sistem pengaturan (adjuestment) hukum di Indonesia, bila melapor, menghitung, membayar sendiri yang telah diberikan pemerintah kepercayaan kepada wajib pajak bisa disalah gunakan atau wajib pajak tidak jujur, tidak benar, tidak lengkap melaporkan/ menyampaikan surat pemberitahuan, SPT tahunan dan juga SPT bulanan atau disebut masa, dengan ada sosialisasi perpajakan tentang kebijakan pemeriksaan pajak diharapkan wajib pajak itu menyadari, resikonya ada sampai diperiksa tentunya sanksi administrasi perpajakan akan muncul, dan ini akan memberatkan wajib pajak,” paparnya.

Namun wajib pajak itu sudah benar, melaporkan, menyampaikan, menghitung atau membayar kewajiban perpajakannya namun masih saja dianggap wajib pajak itu salah atau melakukan kesalahan perhitungan pembayaran dan penyampaian, kelanjutannya adalah wajib pajak bisa mengajukan banding atau gugatan, telah saya buatkan (buku) bahwa ada tata cara praktek pengadilan pajak di Indonesia, baik banding maupun gugatan atas segala resiko karena pemeriksaan yang menurut wajib pajak itu tidak adil. Semua ini bukan melawan pemerintah tapi memberikan hak terhadap wajib pajak melakukan upaya hukum, hingga putusan pengadilan pajaklah yang bisa memberikan kepastian hukum di Indonesia, juga keadilan, bebernya.

Diacara bedah buku yang kedua ini tentang gugatan, judul mirip isi dalamnya beda, dulu banding, buku sekarang tentang gugatan, sebagai pelengkap upaya hukum wajib pajak di Indonesia.

“Harapan dengan terbitnya buku tentang pengadilan pajak, atau praktek beracara ini, supaya wajib pajak merasa tidak dizolimi tapi merasa bahwa ada upaya hukum, apabila wajib pajak sudah benar melaksanakan kewajiban perpajakannya di Indonesia,” imbuhnya.

Diharapkan sadar pajak sudah tapi dengan kesadaran belum tentu juga, mungkin dirasa wajib pajak bahwa pemeriksaan pajak atau pemerintah melalui institusi direktorat jenderal pajak itu masih dirasa kurang adil, sehingga wajib pajak merasa perlu untuk mengajukan haknya dengan upaya hukum, peradilan tidak murni bearti masih internal DJP, kalau sudah murni melibatkan hakim, melibatkan pengadilan disebut pengadilan murni, permasalahan wajib pajak bukan badan tetapi pribadi, mungkin pengetahuan atau informasi yang kurang dipahami oleh wajib pajak didaerah terutama wajib pajak pribadi.

Terakhir Hariyasin menyampaikan, “Kalau mendapatkan buku ini tidak bisa ditoko buku tapi di Tokopedia dan Bukalapak, saat ini tidak ada lagi dipasaran, mau fotocopy diperbolehkan buat perpustakaan universitas,” tutupnya. (ad-sb)

215 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Check Also

Mulawarman Peduli, Babinsa Koramil 1003-04/Kdg Latih PBB Siswa Siswi SMPN 1 Kandangan

KANDANGAN, SuaraBorneo – Guna menanamkan kedisiplinlan kepada para siswa siswi SMP Negeri 1 kandangan. Sabtu …