Bank Kalsel Gelar Workshop Spin Off dan Rencana Penggabungan UUS BPD se-Kalimantan

JAKARTA – Sebagai bentuk tindak lanjut atas Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan melakukan spin off untuk menjadi Bank Umum Syariah (BUS) paling lambat tahun 2023, Bank Kalsel menginisiasi kegiatan “Workshop Spin Off dan Rencana Penggabungan UUS BPD Se Kalimantan” yang digelar pada tanggal 20 Desember 2018 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Aturan terkait Spin Off UUS menjadi BUS juga di atur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009  tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Kegiatan ini diikuti oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Jajaran Direksi Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank Kalbar dan Bank Kaltimtara, serta seluruh Pejabat Eksekutif Bank Kalsel.

Penjajakan rencana penggabungan UUS sebelumnya telah dilakukan 2 kali pertemuan antar UUS BPD Se Kalimantan. Pertemuan pertama berlangsung di Balikpapan tanggal 18 Januari 2018 dan pertemuan kedua berlangsung di Banjarmasin tanggal 15-16 Mei 2018, dimana dalam pertemuan tersebut telah diwacanakan kemungkinan strategic holding antara Bank Kalsel, Bank Kaltimtara, Bank Kalteng dan Bank Kalbar.

Workshop dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Komisioner OJK, Bapak Heru Kristiyana. Beliau memberikan pandangan terkait kewajiban spin off UUS dan perijinannya, serta memberi dukungan atas upaya yang tengah dijajaki oleh BPD Se Kalimantan untuk merealisasikan rencana spin off bagi UUSnya masing-masing.

Ketua ASBANDA, Kresno Sediarsi, dalam sambutannya turut menyampaikan pandangan dan dukungan ASBANDA terhadap upaya BPD untuk menspin-offkan UUSnya. Akan terdapat kendala yang akan ditemui dalam perjalanannya, namun beliau optimis BPD Se Kalimantan akan mampu mengambil langkah terbaik bagi UUSnya masing-masing.

Selanjutnya, workshop pun dilaksanakan dengan moderator Senior Executive Vice President (SEVP) Bank Kalsel, Bapak Agus Syabarrudin serta menghadirkan nara sumber, Hanawijaya, Direktur Bisnis dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, terkait  Model Spin Off dan Analisa Kompatibilitas Merger dan Konversi, Mohamad Kadri, dari AKSET Law, terkait Proses Legalitas Rencana Merger & Konversi UUS, Edy Setiadi, dari LPPI, terkait pandangan LPPI terhadap Rencana merger UUS BPD se Kalimantan, Indra Safitri, Komisaris Independen PT. Reliance Sekuritas, terkait pasar modal, Zulhari dan bapak Gerry Octaviano, dari PT. Deloitte, terkait proses Akunting dan Perpajakan terkait Merger dan Konversi UUSterkait pasar modal.

Menanggapi amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Komisaris Utama Bank Kalsel, Ary Bastari menuturkan, hal utama yang dihadapi perbankan syariah adalah permodalan untuk pemisahan unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) yang diwajibkan paling lama tahun 2023. Untuk itu upaya merger atau penggabungan UUS milik BPD di Kalimantan diharapkan bisa menjadi solusi jitu.

“Langkah ini sangat baik karena BUS yang dilahirkan dari merger UUS BPD akan memiliki aset dan modal yang cukup untuk menghadapi persaingan industri perbankan syariah, serta dapat berkembang dan tumbuh secara bisnis dengan permodalan yang tentunya lebih kuat karena berkonsolidasi” harapnya. “Mudah-mudahan inisiatif ini dapat diikuti sehingga kontribusi merger BPD hasil spin off ini dapat mendukung usaha pemerintah dalam mengembangkan UUS di Indonesia,” pungkasnya. (*/ad-sb)

Check Also

Menteri LHK: Pemda Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, berbicara peran penting …