Dandim Paparkan Kesiapan Pileg dan Pilpres Resmikan Rumah Pintar di kantor KPU HSS

KANDANGAN, Suaraborneo.com – Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nida Guslaili Rahmadina, S.Pd melaksanakan louncing Rumah Pinter Pemilu dan Sosialisai pendidikan pemilihan, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Jum’at (28/12/2018) bertempat di Aula Kantor KPU Kab. HSS Jln. Singakarsa Rt.01 No. 1 Kec. Kandangan Kab. HSS

Disela kegiatan tersebut Dandim 1003/Kandangan Letkol Inf Suhardi Aji Sriwijayanto SE mengatakan, kegiatan ini untuk memantapkan penyampaian informasi, kesamaan pola pikir, aplikasi tentang kebijakan pimpinan TNI AD, serta evaluasi tindakan para Dandim dalam menyikapi permasalahan pembinaan teritorial di wilayahnya untuk mendukung tercapainya tugas pokok TNI AD. Saat Dandim menghadiri kegiatan beberapa waktu yang lalu di Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) Bandung dalam kegiatan apel Danrem Dandim terpusat 2018, Senin (26/11/2018).

Khususnya menjelang Pemilu 2019 demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Dandim 1003/Kandangan.

Beberapa kesiapan Kodim 1003/Kandangan sebagai upaya preventif diantarannya sbb :

  1. Melaks Apel 3 pilar tingkat propinsi di gedung Idham khalid bjr baru
  2. Melaks Rakor dg Polres Hss, rencanakan apel gelar 3 pilar di wil hss terkait Pam Pileg dan Pilpres
  3. Melaks patroli terpadu dg polres ,satpol pp diwil hss
  4. Membantu Pemda dan back up Polres dlm giat Kamtibmas di wil hss
  5. Sosialisaikan dan optimalkan Netralitas TNI kpd satuan jajaran Kodim 1003/Kandangan
  6. Kedepankan dan optimalkan peran Danramil, Babinsa,staf intel dan unit intel Laks Deteksi dini,cegah dini dan lapor cepat setiap ada permasalahan dan hal hal menonjol diwilayah
  7. Secara intens beri saran, masukan dan informasi melalui Forkopinda terkait Bangsit dan informasi aktual tahapan pemilu di wilayah
  8. Rencanakan dan Siapkan kebutuhan kekuatan SSK dan pasukan on call pam Pileg dan pilpres dan siap back up polres, laks gelar pos pam dalam monitoring dan pemantauan wilayah serta ajukan permohonan perkuatan kepada Komando atas sesuai kebutuhan dan eskalasi bangsit di wilayah
  9. Kodim siapkan Posko Pemilu di Makodim dan Melaporkan dinamika perkembangan dan hal hal jol kepada Komando atas secara rutin setiap hari pada kesempatan pertama

Pembinaan teritorial sebagai salah satu fungsi utama TNI AD, hakikatnya untuk membantu pemerintah secara dini dalam menyelenggarakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian potensi wilayah pertahanan dengan segenap aspeknya. Semua itu untuk menjadi kekuatan Ruang, Alat, dan Kondisi Juang yang tangguh serta terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat bagi kepentingan pertahanan negara.

“Hal tersebut dilakukan oleh Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil),” ujarnya.

Pelaksanaan tugas pokok TNI tidak terlepas dari dinamika perlindungan strategis yang semakin komplek. Hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, seperti aksi separatisme, radikalisme, atau terorisme yang mengancam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, dari dinamika itulah satuan komando wilayah dituntut semakin berat, berdayakan peran Danramil,babinsa ,staf intel,dan Unit intel melaks tugas sesuai fungsinya disamping itu jajaran lakukan binter dg 5 kemampuan teritorial di wil Hss  khususnya pemberdayaan wilayah darat.

Apalagi semakin dekat dengan pemilu. Momen itu jadi ujian dan pembuktian netralitas TNI terhadap politik praktis. Konsekuensi logis ini tidak berdasarkan kepentingan politis karena TNI milik nasional bukan terkotak-kotakan,” tuturnya.

Aparat komando kewilayahan harus mewaspadai rayuan kelompok-kelompok tertentu atau godaan individu yang berakibat terjerumusnya aparat TNI ke dalam kancah politik praktis.

Dandim 1003/Kandangan mengharapkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah mewaspadai momen menjelang Pemilu 2018 yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Dia mengajak semua pihak untuk berkomitmen mengamankan wilayah dari kerusuhan, unjuk rasa, konflik sosial, dan anarkisme yang berpotensi mengganggu stabilitas.

Untuk itu, butuh sinergi dan kolaborasi yang kokoh antara TNI, Polri, Pemda, dan elemen masyarakat untuk mewujudkan pemilu damai dan harmonis sebagai syarat mutlak,” jelasnya.”kodim1003. (*/ari-hss)

Check Also

Ditta : Food Estate Pemerintah Beri Kejelasan Masyarakat

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Pengacara yang juga pemerhati lingkungan dari Yayasan Pusaka Bentala tergabung dalam …