Tak Kunjung Cair, Kontraktor Ujuk Rasa Di BPKAD

Properti Yang Dibawa Kontraktor Saat Berunjuk Rasa Di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Jumat (28/12).

SuaraBorneo.cm, KUTAI TIMUR – Pembayaran proyek tak kunjung cair. Kemarin sejumlah kontraktor lokal berunjuk rasa (Jumat, 28/12/2018). Hal itu dilakukan lantaran mereka lagi-lagi terancam dililit utang, seperti tahun sebelumnya. Bedanya, tahun ini tak ada edaran pemotongan anggaran dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) secara resmi.

Anggaran yang tak kunjung cair dan menetes ke pihak ketiga itu disebut-sebut oleh sejumlah pejabat di lingkungan pemkab dikarenakan tak ditransfer oleh pusat. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti sebabnya. Berbeda dengan tahun lalu, di mana Kementerian Keuangan melakukan kebijakan pemangkasan anggaran dengan secara resmi diumumkan.

Diperkirakan lebih dari 100 orang, Kontraktor tersebut datang berunjuk rasa di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim. Orasi yang dikelakarkan pun membahas tentang kinerja pemerintahan dalam melakukan pembayaran pekerjaan dan pengelolaan keuangan.

Kontraktor dari Kutim Makmur MHD mewakili kontraktor lainnya, mengatakan, akan menuntut BPKAD Kutim supaya segera membayar proyek yang sudah dikerjasamakan. Semua kegiatan sudah terakomdir secara legal, melalui administrasi yang tepat sesuai hukum.

Dia melanjutkan, surat perintah membayar (SPM) kegiatan telah terbit, namun hanya menumpuk di Kantor BPKAD. Padahal secara hukum, bila kegiatan sudah terbit SPM-nya, maka pemerintah wajib membayarnya.

“Bahkan, ada beberapa kontraktor yang belum terbayar dalam kegiatannya yang telah masuk sejak 2017, dan telah lama selesai. Mereka berjanji akan dibayar 2018, tapi sampai akhir tahun tak ada pembayaran,” ujar dia.

Bukan takut jadi utang, lanjut dia, permasalahannya adalah ketidakadilan. “Masalahnya kalau terlambat mengerjakan proyek, kami didenda bahkan di-blacklist. Tapi giliran diminta membayar, pemkab susah ditagih, makanya kami unjuk rasa saja,” tukas kontraktor senior tersebut.

Terpisah, Bupati Kutim Ismunandar menyatakan, akan segera mengatasi persoalan tersebut. Langkah awal, dirinya akan mengecek ke Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Irawansyah. Sebab, pembayaran kegiatan berdasarkan dana yang tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Jadi mau saya cek ke TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dulu, yaitu ke Ketua TAPD Sekkab Irawansyah,” ungkap Ismu. (rc/ra-sb)

Check Also

Kunjungan Bungkong Baru, Wabup Sintang Tenangkan Warga Sikap Aksi Penyegelan Kantor Desa

SINTANG, suaraborneo.com – Wakil Bupati Sintang Drs. Askiman, MM melakukan kunjungan kerja ke Dusun Bungkong …