Tak Jelas Nasibnya, Honorer Desak Komnas HAM Segera Bentuk Ini

JAKARTA, SuaraBorneo.com – Puluhan guru honorer mendatangi Kantor Komnas HAM guna mengadukan nasibnya yang belum jelas.

Seperti yang dilansir JPPN Jumat (04/01) kemarin, Andi Asrun sebagai kuasa hukum guru honorer mengawal pengaduan tersebut dan mereka mendesak Komnas HAM membentuk tim pencari fakta.

“Kami ingin mengadukan nasib guru honorer di Indonesia. Belasan hingga puluhan tahun mereka dibayar murah Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu,” kata Asrun yang dihubungi, Jumat (4/1).

Dia menyebutkan, selama ini tenaga honorer terus dipekerjakan tanpa bayaran yang manusiawi. Padahal, guru honorer ini nyata-nyata mengerjakan tugas PNS.

Kebijakan pemerintah dinilai tidak berpihak kepada honorer dengan mempersulit aturan yang diberlakukan saat perekrutan CPNS.

Puluhan tahun kerja sebagai tenaga honorer tidak pernah dihargai bahkan pembatasan usia maksimal 35 tahun tersebut justru mengkerdilkan hak mereka untuk menjadi CPNS. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan perjuangan honorer yang telah sekian lama mengabdi.

“Pemerintah sudah melakukan pelanggan HAM selama puluhan tahun. Menjadikan guru honorer statusnya lebih rendah dari buruh,” ucapnya.

Atas perlakuan pemerintah itu, lanjut Asrun, Komnas HAM harus membentuk tim pencari fakta. Ini agar MenPAN-RB dan presiden bisa diadili karena telah melanggar HAM.

“Mereka harus membayar penderitaan guru honorer yang bertahun-tahun harus menangis karena diperlakukan tidak adil,” pungkasnya.

Sebelumnya,Andi Asrun yang bertindak sebagai pengacara guru honorer mendatangi Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi.

Asrun meminta agar Unifah mundur dari jabatan sebagai ketua umum PB PGRI karena dinilai tidak care untuk memperjuangkan hak guru honor. (*pp/sb)

146 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Check Also

Dandim 1007/Bjm Ikuti Vicon Bersama Pejabat Jajaran TNI-Polri dan BPBD di Lingkungan Kodam VI/ Mlw

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Menanggapi kasus kebakaran hutan dan lahan dilingkungan Kodam VI/ Mulawarman yang hingga …