Paripurna DPRD Banjarbaru Menetapkan Retribusi IMB

BANJARBARU – Bertempat di Aula Graha Paripurna Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Rapat Paripurna di awal tahun 2019 ini mengagendakan pengambilan keputusan terhadap Raperda Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Senin (21/1).

Rapat Paripurna dipimpin H.AR.Iwansyah didampingi kedua unsur pimpinan. Segenap Anggota DPRD Kota Banjarbaru.

Rapat juga dihadiri Walikota Nadjmi Adhani, Wakil Walikota Darmawan Jaya, Sekdako Banjarbaru, Staf Ahli Pemerintahan, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru.

Rapat paripurna beragendakan pengambilan keputusan terhadap Raperda Kota Banjarbaru tentang retribusi IMB, sekaligus penyampaian tiga buah raperda.

Selain pengesahan raperda tentang Pengambilan Keputusan Raperda restribusi IMB, juga penyampaian tiga buah raperda yakni, Raperda Tentang Perubahan atas Perubahan Perda Kota Banjarbaru nomor 10 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, juga ada Raperda Tentang Perubahan atas Perda Kota Banjarbaru no 31 Tahun 2011 tentang retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan.

Ketiga, yakni Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Banjarbaru nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Sebelum pengambilan keputusan dilaksana, juru bicara Pansus B membacakan laporan akhir Pansus B tentang Retribusi IMB.

Pimpinan Rapat berkesimpulan bahwa pada prinsipnya Pansus telah melaksanakan tugas dengan cermat sesuai ketentuan yang berlaku, dan berdasarkan hasil finalisasi yang telah disampaikan dalam rapat Paripurna intern tanggal 14 Januari 2019 fraksi fraksi DPRD Kota Banjarbaru telah sependapat dengan hasil kerja Pansus, dan ditetapkan menjadi Perda.

Walikota Nadjmi Adhani mengucapkan terimakasih dan penghargaan atas dedikasi dan kerjasama yang solid antara DPRD dengan pemerintah kota.

Raperda yang ditetapkan menjadi Perda Kota Banjarbaru tentang retribusi IMB ini pada dasarnya menindaklanjuti rekomendasi Badan pemeriksa Keuangan serta agar perda Kota Banjarbaru tidak bertentangan dengan Peraturan perundang Undangan yang lebih tinggi, tegasnya.

Pada kesempatan lain sesuai Paripurna, Nadjmi mengharapakan, bahwa perda ini efektif dan aparat di lapangan tidak ragu lagi untuk meklaksanakan perda Retribusi IMB ini, sekaligus perda ini pintumasuk untuk mendapatkan restribusi daerah. (hrs-bjb)

157 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Check Also

Kasad Pimpin Serah Terima Jabatan Pangdam XII/Tanjungpura dan Aspam Kasad

JAKARTA, suaraborneo.com – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin Upacara Serah …