Mahyunadi: Proyek 2016-2017 Sudah Direncanakan Lunas 2019

KETUA DPRD Kutai Timur Mahyunadi

SuaraBorneo, KUTAI TIMUR – KETUA DPRD Kutai Timur Mahyunadi menerangkan, berdasarkan kesepakatan DPRD, Badan Anggaran Daerah (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), proyek pihak ketiga tahun anggaran 2016-2017 yang belum lunas, memang direncanakan dibayar pada tahun anggaran 2019. Alasannya karena sejumlah kegiatan sudah terlanjur masuk administrasi di penetapan APBD 2018.

Pembahasan APBD baru, terang Mahyunadi, memerlukan waktu yang harusnya cukup panjang. Namun, selalu saja Pemkab Kutim dan DPRD harus mengetok APBD pada 30 November. Sementara pemerintah memberi data di ujung waktu mendekati deadline 30 November. Sedangkan pemerintah pusat melakukan penangkapan anggaran setelah lewat dari 30 November itu pada beberapa tahun terakhir ini

Dikatakan Mahyunadi, Pemkab Kutim tak memiliki cukup waktu untuk memasukkan ulang daftar kegiatan yang belum terbayar pada 2016-2017 di APBD 2018. “Sebab, memerlukan waktu berbulan-bulan lagi untuk menyusun data pengakuan utang 2016-2017, tak sempat terkejar dalam hitungan pekan. Harapannya supaya proyek 2018 tak terganggu pembayarannya, sedangkan utang 2016-2017 yang sebesar sekira Rp 300 miliar itu bisa difokuskan pembayarannya pada 2019,” papar lelaki yang akrab disapa Unad itu.

Adapun keterangan Bupati Kutim Ismunandar pada perjumpaan lain, bahwa utang tak sempat terlunasi karena adanya kurang salur Rp 711 miliar dari APBD Kutim 2018 Rp 4,1 triliun pada Desember 2018. (cik-sb) 

Check Also

Dukung PKN Revolusi Mental 2019, Bank Kalsel Beri Bantuan Calon Debitur KUR Sektor Peternakan

MARTAPURA, SuaraBorneo – Sebagai tuan rumah Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Tahun 2019, berbagai rangkaian …