Mahyunadi Tantang Pemkab Kutim Beri Layanan Ekstra di Sidrap

Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Mahyunadi

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR –Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Mahyunadi kembali angkat suara terkait polemik yang dialami warga di Kampung Sidrap yang tak kunjung usai. Bahkan Menurut Mahyunadi jika pelayanan Pemerintah Kota Bontang lebih baik dari Kutim. Sebaiknya Kampung Sidrap diserahkan saja ke Kota Bontang.

“Kalau Pemerintah Kutim tidak mampu memberikan pelayanan ke warga di Kampung Sidrap. Pelayanan ya ? serahkan saja kepemerintah Bontang. Toh faktanya disaat kemarin kami adat rapat dengan seluruh kepala Desa di Telukpandan. Kepala Desa banyak mengeluh saat melakukan pendataan di wilayah tersebut, seperti dikejar anjing”. Ucap Mahyunadi saat di temui di Sekretariat DPRD Kutim.

Menurtunya. Hal tersebut didasari lantaran adanya penolakan luar biasa dari sejumlah warga di kampung sidrap untuk menjadi warga Kutim dan bahkan sudah memilih untuk menjadi warga Kota Bontang yang dibuktikan dengan sebagian warga kampung sidrap sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bontang.

“Kemudia ada juga yang mengatakan kami beberapa kali kesana untuk meminta warga untuk membuat Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Namun para warga tersebut tidak mau untuk membuat KTP Kutim. Karena sebelumnya mereka telah memiliki KTP Bontang”. Jelas Mahyunadi

Untuk itu, Menurut Mahyunadi seharusnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bisa memberikan pelayanan prima di wilayah itu atau menjadikan wilayah tersebut sebagai Desa pemekaran baru atau kelurahan baru. Sehingga tidak ada lagi warga kampung sidrap untuk memilih menjadi warga Bontang.

“Saya setuju dengan pernyataan beberapa kepala Desa di Telukpandan. Mekarkan saja kampung sidrap jadi Desa baru. Kalau tidak sanggup melakukan pemilihan kepala Desa di situ. Tujuk lurah, atau buat kelurahan khusus dan Pemkab buat bangunan lebih bangus dari pada Kota Bontang pasti warga sidrap akan kembali bergabung ke Kutim”. Bebernya

Lebih lanjut, Mahyunadi Menambahkan jika Pemkab Kutim menginginkan memilih untuk tidak ingin melepas wilayah Kampung sidrap untuk menjadi bagian dari wilayah Bontang. Maka Pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kampung sidrap, melebihi pelayanan yang diberikan Pemkot Bontang. (yoy-sb)

Check Also

Dukung PKN Revolusi Mental 2019, Bank Kalsel Beri Bantuan Calon Debitur KUR Sektor Peternakan

MARTAPURA, SuaraBorneo – Sebagai tuan rumah Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Tahun 2019, berbagai rangkaian …