Bupati Kutim Ismunandar Hadiri Penyerahan LHE AKIP 2018 Di Banjarmasin

Bupati Kutim Ismunandar tengah berada di Ballroom Hotel  Hotel Golden Tulip Galaxy dalam mengikuti agenda LHE AKIP 2018 di  Ballroom Hotel  Golden Tulip Galaxy, Kota Banjarmasin. (Ist)

SuaraBorneo.com, BANJARMASIN   – Untuk mengetahui Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018, maka Rabu (06/02) 2019 Bupati Kutai Timur H Ir Ismunandar MT  bertolak ke Banjarmasin dalam menghadiri penyerahan LHE AKIP oleh Menteri PAN RB Syafruddin.

Yang mana penyerahan LHE AKIP akan diterima langsung oleh perwakilan kepala daerah maupun aparatur pemerintahan yang dilangsungkan  di Hotel Golden Tulip Galaxy, Kota Banjarmasin.

“Sebelumnya saya juga mewakili Pemkab Kutim telah menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Wilayah I beberapa waktu lalu,” terang Bupati Ismunandar.

Sementara Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji dalam keterangan pers-nya, menjelaskan yang mana penyerahan untuk wilayah II ini diperuntukkan  bagi 11 Provinsi dan 150 kab/kota se-Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta DKI Jakarta.

Pada kesempatan tersebut secara simbolis Menteri PAN RB Syafruddin akan menyerahkan LHE AKIP ke ratusan pemerintah daerah di Ballroom  Hotel  Golden Tulip Galaxy, Kota Banjarmasin, Di awal bulan ditahun  2019, penyerahan ini merupakan agenda  kedua kalinya,  setelah sebelumnya Kementerian PANRB menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Wilayah I beberapa waktu lalu.

Diserahkannya LHE AKIP oleh Menteri PAN RB Syafruddin sebagai wujud apresiasi yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam keberhasilannya  menerapkan SAKIP dengan baik dan mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Wahyu, pelaksanaan SAKIP telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

“Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PANRB terus mendorong implementasi SAKIP agar setiap Instansi Pemerintah mampu menerapkan manajemen berbasis kinerja secara tepat,” ujarnya. Wahyu berkata LHE AKIP juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap Instansi Pemerintah.

Menurut dia, evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB bukan cuma evaluasi terhadap dokumen laporan kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.  (aji/ra-sb)

Check Also

Mulawarman Peduli, Jelang HUT RI ke-74 Koramil 0909-02/S Bina Generasi Penerus Bangsa

SuaraBorneo.com, KUTAI TIMUR – Serma Kamsun bersama Sertu Bahriansyah, Bintara Pembina Desa atau lebih dikenal …