Urgensi PP Nomor 11 Tahun 2019, DPMD Kapuas Revisi Perbub

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Kapuas nomor 7 tahun 2019.

Pasalnya, harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

“Urgensi keluanya PP itu kami merevisi Perbub,”kata Kabid Pemdeskel DPMD Kapuas, Kartidipura melalui Kasi Pembinaan Administrasi Desa, Subur kepada wartawan Rabu (12/6/2019).

Dikatakan, revisi Perbub dimaksud dalam pasal (6) tentang penggunaan dan terkait substansinya.

“Ini terkait insentif RT lingkup desa dan biaya operasional Pemerintahan Desa paling banyak 30 persen,”imbuhnya.

Disebutkan, dalam revisi Perbub dua point dikeluarkan dan dimasukkan ke ayat 11 pasal (6) menjadi paling sedikit 70 persen.

“Jika dilihat 70 persen itu paling sedikit penggunaan APB Des untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa diantaranya yakni pembangunan,” terangnya.

Sedangkan, lanjutnya, terkait pencairan tahap dua ADD, lanjutnya, sejauh ini masih menunggu proses selesainya revisi nantinya disampaikan kepada Bupati Kapuas.

Ia menambahkan, kendati terjadi revisi atas Perbub, namun tidak ada hubungannya dengan pencairan ADD. (ujang/ery-SB)

Check Also

Walikota Berbincang Santai Bersama Cinta Laura, Nikmati Sensasi Rumah Hantu

BANJARMASIN, SuaraBorneo.com – Aktris Cinta Laura dan aktor Herjunot Ali, Sabtu (19/10) malam, hadir di …