DPUPRPKP, Pelaksana Rehab Jembatan Pulau Telo Tegas Soal Tonase Maksimal 8 Ton

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) menegaskan, pelaksana penanganan rehabilitasi jembatan Pulau Telo harus tegas dan keras soal kendaraan yang melintas.

“Disana terbatas nanti maksimal angkutan tonase 8 ton. Kalau melebihi akan sangat berisiko,” tegas Plt Kadis DPUPRPKP Kapuas Teras, ST, MT usai sosialisasi dengan pihak terkait di Aula Kantor DPUPRPKP Jalan Tambun Bungai Kapuas Rabu (26/6/2019).

Tak hanya, persoalan tonase, imbuhnya, pengawasan di lapangan juga dipastikan berjalan ketat, seperti salah satunya kesiapan material.

“Pihak konsultan sudah menyiapkan material terlebih dahulu. Jangan nantinya begitu lantai dibuka, tetapi material belum siap sehingga menganggu arus lalu lintas. Apalagi ini tiga lantai yang direhab,” tandasnya.

Dijelaskan, terkait kendaraan secara teknis dilakukan rekayasa lalu lintas atau adanya jembatan fortabel oleh Satlantas Polres Kapuas bersama Dishub.

Penganan proyek rehab jembatan Pulau Telo, sebutnya, langsung oleh Balai Jalan Nasional Wilayah XI Banjarmasin, Kalsel di bawah Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR.

“Pelaksanaan mulai berjalan 7 Juli 2019. Sumber dana APBN dengan nilai Rp 28 milyar, meski dibagi pada titik proyeksi lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan, kami hanya memfasilitasi dan mendukung adanya rehab jembatan, mengingat merupakan akses penghubung urat nadi masyarakat Kalteng dan Kalsel. “Karenanya diharapkan berjalan lancar,” terangnya. (ujang/ery-SB)

Check Also

Satu Buah Rumdin Komplek Eks RS Lama Dilalap Api

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Warga Kapuas dibuat geger menyusul terjadinya kebakaran sekitar pukul 13.50 Wib …