Rencana Pemindahan Ibu Kota, Harus Jadi “Proyek Rakyat”

PALANGKA RAYA, SuaraBorneo – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (RI) dari Jakarta ke salah satu wilayah di Pulau Kalimantan harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jangan sampai agenda penting ini hanya memberi keuntungan bagi kalangan yang memiliki kemampuan finansial besar.

“Pemindahan, ibu kota jangan hanya memberi akses kepada pihak orang kaya. Harus juga ada keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebab, ini akan menjadi ‘proyek rakyat’,” kata Heru Hidayat, salah satu tokoh pemuda Kalimantan Tengah (Kalteng) kepada wartawan, Rabu (31/7/2019).

Menurut, mantan anggota DPRD Provinsi Kalteng ini, dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam kerja besar tersebut mutlak diperlukan sebagai bagian dari political will bersama untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalteng ini melanjutkan, keterlibatan masyarakat hanya akan terwujud jika seluruh proses pemindahan ibu kota RI itu dilaksanakan dengan baik dan transparan.

Dalam hal ini, katanya, diperlukan proses kajian yang jelas dan melibatkan banyak pihak untuk memberi masukan, sehingga seluruh keinginan rakyat dapat terakomodir.

“Rencana pemindahan ibukota itu harus terukur, memenuhi aspek konstitusi, sosiologi, teknis, dan lainnya, sehingga pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan menjadi solusi yang bersifat jangka panjang,”ujar mantan aktivis Himpinan Mahasiswa Islam (HMI) Kalteng ini.

Seperti diketahui, kemampuan Jakarta dalam menopang fungsinya sebagai ibukota negara dianggap sudah tidak ideal lagi. Potensi bencana alam seperti banjir dan gempa, kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan permasalahan lainnya membuat pemerintah berkesimpulan perlu memindahkan ibu kota negara.

Sebagai tindak lanjut dari wacana tersebut, pihak terkait telah melakukan kajian awal untuk mencari lokasi yang dinilai potensial dijadikan lokasi ibu kota baru RI.

Lokasi tersebut adalah, Pulau Kalimantan, di mana terdapat sejumlah alternatif calon lokasi, termasuk wilayah Provinsi Kalteng, yakni Kabupaten Katingan dan Gunung Mas.

Dalam perkembangannya, Presiden RI Joko Widodo menjanjikan akan mengumumkan lokasi yang direkomendasikan sebagai calon ibu kota negara pada Agustus 2019 ini. (ujang/ery-SB)

Check Also

Polda Kalsel Dirikan 6 Posko Check Point Penyekatan Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Idul Fitri

BANJARMASIN, suaraborneo.com – Usai mengikuti Rapat koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Pengamanan Hari Raya Idul Fitri …