Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum (P3HI) Sebagai Mandatori Undang-Undang

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 adalah pintu masuk kewenangan para advokat untuk mengatur profesinya sebagai pengawal konstitusi dan dengan berlakunya Undang- Undang tersebut maka profesi Advokat telah secara resmi memiliki payung hukum yang jelas, dan Berdasarkan Undang – Undang ini secara otoritas memberikan mandat kepada para advokat untuk berperan serta didalam pengawalan kepada masyarakat pencari keadilan serta dapat melindungi hak-hak

mereka sebagai Warga Negara Indonesia yang menghendaki perlakuan yang sama di dalam hukum.

Meskipun UU Nomor 18 tahun 2003 sebagai legatimasi hukum bagi para advokat tetapi bukan hanya reprensi ini yang menjadi dasar acuan di dalam penyelesaian sengketa, tetapi diperlukan

juga keberanian para advokat untuk mengawal keadilan berdasarkan landasan hukum yang menyertainya, karena penegakan hukum itu hanya dapat dicapai secara sempurna bilamana grand desain atau pola pikir seorang advokat mampu memberikan service hukum yang handal dan tangguh serta jiwa juang tak kenal menyerah di dalam pembelaan hukum terhadap klinnya.

Komitmen yang sudah dibangun pada P3HI adalah meningkatkan kehormatan dan kualitas para advokat , harapan para pendiri organisasi ini sangat berharap P3HI sebagai toluk ukur bagi organisasi advokat lainnya di dalam memberikan konsultasi hukum, pendapat hukum, pembelaan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan serta memberikan service pendampingan hukum yang baik sehingga tidak mengecewakan bagi masyarakat pencari keadilan yang menginginkan jasa profesi advokat P3HI dan tidak tersisip pertanyaan :  O LAW ENFORCERS AND JUSTICE WHERE ARE YOU WHEN PEOPLE BEG FOR YOUR HELP ?

Wahai !! Penegak hukum dan Keadilan kemanakah kalian, ketika rakyat memohon bantuanmu

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut di atas tentunya selain kualitas dan karakteristik advokat dibutuhkan pula integritas seorang advokat di dalam menjalankan tugasnya yaitu pengawasan terhadap terhadap dirinya (disciplinary supervision) baik yang berhubungan dengan kode etik maupun hubungannya dengan organisasi yang menaungi dan mengawasi prilaku dan sikapnya (P3HI)

Menurut advokat H. Dudung Abdullah Sani.SH.M.Ag dari Kantor Hukum D’ Perpect Lawyer Banjarmasin didampingi rekannya Syahruzzaman,SH (Ketua DPC Peradi Martapura dan Banjarbaru) dan Muhammad Yusman, SH, mengatakan, Baik dan buruknya Kualitas dan integritas seorang advokat akan menjadi penilaian atau iklan pribadi dan organisasi bagi masyarakat pencari keadilan , kekeliruan atau kesalahan dari seorang advokat akan memberikan dampak buruk bagi diri pribadi maupun organisasi yang menaunginya begitu pula sebaliknya akan memberikan penilaian terbaik bagi dirinya dan organisasi bila seorang advokat mampu memberikan pelayanan hukum baik dalam hal konsultasi, mediasi hukum maupun pembelaan hukum baik didalam maupun diluar persidangan.

“Justeru itu Advokat P3HI diharapkan oleh organisasi memiliki pengetahuan yang handal dan strategi yang hebat di dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya dan ia harus melaksanakan mandatori Undang – Undang dan Peraturan lainnya,” pungkasnya.  (cry/ad)

Check Also

Tersenyum, 14 Orang Pesta Sabu Dituntut Ringan 7 Bulan Rehabilitasi

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Wajar apabila ke 14 Orang terdakwa yang tengah berpesta sabu di gang …