Penangguhan Ditolak, Terdakwa Minta Waktu Jadwal Sidang Dipercepat

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Pengacara terdakwa Ali M SH da rekan, seolah tak ingin perjuangannya sia-sia untuk memberikan pelayan terbaik bagi kliennya. Terbukti, meskipun tidak dikabulkannya permohonan lantaran sulitnya persyaratan yang diminta Majelis Hakim yang diketuai Rosmawati SH MH dengan anggota Khairul Soleh SH dan Yusuf Pranonowo SH MH untuk memberikan pengalihan tahanan dari rutan ke tahanan kota. Pihaknya meminta agar waktu untuk jadual sidang dipercepat, mengingat kondisi terdakwa H. Mahali. (61) warga Jalan Bhakti No 32, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin, kondisinya kurang sehat atau diduga mengalami stroke ringan.

Alhasil, untuk persidangan terdakwa yang nota benenya pensiunan PNS kesandung kasus Pelanggaran Perlindungan Konsumen tersebut dikabulkan dan sidangpun dilaksanakan dua kali dalam seminggu.

Kuasa Hukum Ali M SH saat ditemui usai sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa yang oleh JPU Zulkhaidir SH dari Kejati Kalsel, didakwa melanggar pasal 62 ayat (1) jo pasal 10 huruf a UURI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta dan dikabulkan agar persidangan dipercepat mengingat kondisi kesehatan kliennya tersebut. Terkait ditolaknya permohonan penangguhan pengalihan status tahanan bagi kliennya.

Menurutnya, proses untuk memenuhi persyaratan yang diminta berupa surat hasil pemeriksaan kesehatan kliennya dari pihak Dokter Lembaga Permasyarakatan terlalu lama.  Oleh karena itu, jelas Ali pihaknya meminta ke Majelis Hakim agar jadwal persidangannya saja yang dipercepat agar cepat selesai.

“Mengurus surat kesehatan terlalu lama, dan Kami meminta agar jadwal sidangnya saha dipercepat agar ceoat selesai. Terbukti, sekarang saja telah tahap pemeriksaan terdakwa dan Senin depan yaitu pada tanggal 26 Agustus 2019, agendanya pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” katanya.

Sementara terpisah, Kuasa Hukum Iwan S SH yang juga rekannya, mengatakan bahwa dalam perkara ini, klienya tidak bekerja sendiri, dan bahkan ada pihak lain yang diduga terlibat. Ditambahkannya, kliennya dalam perkara ini, hanya menerima keuntungan 500 rupiah untuk setiap tabung gas LPG 3 kg bersubsidi, yaitu dari 17.500 ribu cuma diterima bersihnya 18.000 ribu rupiah dari kaki tangannya alias suruhannya atas nama Ahmadi, dimana telah dijadikan saksi oleh JPU.

Ditambahkannya lagi, untuk saksi atas nama Arbain, ia berhubungan dengan Ahmadi bukan ke terdakwa, yang menjual gas tersebut seharga 20.000 ribu rupiah. Sementara JPU Zulkhaidir SH saat ditemui dan ditanya adanya dugaan pihak lain yang terlibat.  Ia mengatakan bahwa adanya anggapan tersebut itu adalah wajar yang dilakukan pihak pengacara dalam membela kliennya.

Meskipun demikian terdakwa yang diduga menjual gas seharusnya seharga 17.500 dan dijual sebesar 20.000 tersebut, harus mempertanggungkan perbuatannya.

Untuk sekedar diketahui terdakwa diamankan oleh petugas unit l Subdit l Tipid Indagasi Dit Reskrimsus Polda Kalsel beberapa waktu lalu.

Dan sebelumnya oleh pihak kepolisian terdakwa tidak dilakukan penahanan namun setelah dilimpahkan ke Kejaksaan ditahan. (cry/ad)

Check Also

5 Lahan Sawit di Mempawah, Kuburaya, Ketapang dan Landak di Segel Polda Kalbar

PONTIANAK, suaraborneo.com – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH …