Kantor Kesyahbandaran Jadi Saksi Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Dana Bank Syariah Mandiri Rp 18 Miliar

Kuasa Hukum Syamsul Hadi SH

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dana Bank Syariah Mandiri dengan agenda meminta keterangan dari beberapa saksi (memberatkan) bagi ketiga terdakwa yaitu Akus, Daniel dan Mantan Kacab. Bank Syariah Mandiri Arif Rahman dari Jaksa Penuntut Umum Eko Cahjono SH MH dari Kejati Kalsel, kembali digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Selasa (27/8) siang.

Dalam persidangan yang diketuai Moch. Yuli Hadi SH MH dengan didamping kedua anggotanya yang beda, yaitu Purjana SH MH dan Nanik Handayani SH MH yang sebelumnya Afandi W SH dan Jenter S SH Mhum dan turut hadir para Kuasa Hukum terdakwa M. Pazri SH MH, Sugianto SH dan Syamsul Hadi SH, ada tiga saksi yang dihadirkan JPU antara lain Pipit Sudarmono (kantor Syahbandar), Asmadi (pengurus dokumen grose akte) dan Mewarni (istri Daniel).

Yang menarik, saksi Pipit dalam keterangannya bahwa pihaknya telah mengeluarkan sertifikat atau Grose Akte atas tiga buah kapal dengan nama BAS nomor 7, 9 dan 11, sesuai dengan pemohon yaitu PT. Borneo Aura Sukses,direktur Ukkas.

Adapun sesuai berkas dalam pemohon bahwa pihak perusahaan yang membuat kapal tersebut adalah CV. Rindu Alam, direktur Daniel dan sesuai aturan diketahui pihak lain.

Dengan dikeluarkannya surat GA oleh KSOP tersebut dan kapal tersebutpun dijadikan sebagai anggunan dalam kredit pada Bank Syariah Mandiri oleh Ukkas, PT. BAS.

Dalam persidangan, ia menerangkan dalam proses pengeluaran GA, dirinya tidak mengetahui persis kondisi kapal dimana sesuai keterangan dalam berkas awal (ahli ukur) kondisi kapal keterangannya telah lengkap, meskipun faktanya kapal masih belum selesai termasuk mesin tidak terpasang atau kapal tidak bisa digunakan.

Sementara saksi Mewarni istri terdakwa dalam keterangan bahwa ia diminta suaminya untuk ke bank untuk menemui Arif Rahman (terdakwa pegawai Bank Syariah Mandiri).

Oleh Arif diminta agar membuka rekening dan telah ditransfer uang sebesar 500 juta

Ia menjelaskan bahwa uang tersebut untuk biaya pembuatan kapal sesuai kontrak.

Sementara saksi Asmadi dalam keterangannya bahwa selama dalam menjalankan proses dokumen kapal, ia tidak mengetahui isi atau tidak melihat berkas yang ada dalam map tersebut. Namun, keterangan tersebut dibantah Daniel, menurutnya saksi mengetahui surat tersebut.

Usai sidang Kuasa Hukum Daniel, Syamsul Hadi SH mengatakan bahwa saksi Pipit yang dihadirkan JPU tersebut dalam keterangan dipersidangan tidak ada keterkaitannya dalam permasalahan kliennya.

Menurutnya, dalam keterangannya hanya masalah pengurusan dokumen kapal atau GA dari pemohon Ukkas, PT. BAS.

Sementara M. Pazri SH MH saat dihubungi via WA nya menjelaskan bahwa saksi Pipit dari KSOP dinilai kurang teliti dalam mengeluarkan Grose Akta.

Ia menjelaskan bahwa kliennya telah melengkapi syarat sesuai dengan aturanĀ  dan syarat-syarat dari Kantor Kesahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Untuk sekedar diketahui, adapun ketiga terdakwa Arif Rahman sebagai Dirut Perusda Tanah Laut, Ukkas Arpani, Dirut PT.Borneo Aura Sukses, dan Daniel, Dirut CV Rindu Alam.

Ketiga terdakwa dituding telah melakukan persekongkolan dalam peminjaman dana senilai Rp18 Miliar kepada bank Syariah mandiri.

Sebagaimana dalam dakwaan ketiga diduga mengajukan pinjaman kepada Bank Syariah Mandiri Banjarmasin dengan agunan fiktif.

Para terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri dengan Jaminan berupa kapal (tugboat), tetapi sebenarnya kapal itu tidak ada.

Ketiga pimpinan perusahaan itu bersekongkol dalam memainkan perannya masing-masing.

Ada yang membuka suatu perjanjian kerjasama, kemudian ada oknum Bank Syariah Mandiri yang mempermudah pencairan.

Adapun akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal penggelapan dan pasal UU perbankan.

Arif Rahman sebelumnya bekerja sebagai Kepala Cabang (mantan) Pembantu Mandiri Syariah yang diduga telah melancarkan pengucuran dana itu, sedangkan yang menerima dana pinjaman adalah Ukkas dan Daniel melakukan pengurusan dokumen fiktif.

Atas dakwaan JPU, ketiga terdakwa yang masing-masing didampingi penasehat hukum Maulidin tidak mengajukan eksepsi

Awal Januari 2019 lalu, Polda Kalimantan Selatan melalui anggota Siber Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Subdit II Perbankan, Pencucian Uang, Kejahatan Dunia Maya (PPUKDM), berhasil mengungkap kasus pembobolan bank bermodus pengajuan kredit fiktif dan agunan fiktif yang diduga telah dilakukan oleh pihak PT BS.

PT BS sendiri melalui kredit bank yang didapat dengan cara memanipulasi dokumen persyaratan pembiayaan, membuat kuitansi pembelian kapal fiktif, dan menjaminkan agunan fiktif. (cry/ad)

Check Also

5 Lahan Sawit di Mempawah, Kuburaya, Ketapang dan Landak di Segel Polda Kalbar

PONTIANAK, suaraborneo.com – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH …