Cegah Terorisme, Aparatur Kelurahan/Desa Tingkatkan Pengawasan

PALANGKA RAYA, SuaraBorneo – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyimpulkan, paham terorisme dan radikalisme apabila mendapat perlindungan dari masyarakat. Untuk mengantisipasi perkembangan paham itu, diperlukan pengawasan intensif dari aparatur yang berwenang di lingkungan masyarakat tersebut.

‚ÄúTerorisme itu ada sejak dulu. Motivasinya bisa karena kedekatan ideologi, balas dendam, ketidakadilan, dan kemiskinan,”kata Kepala Sub Direktorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan BNPT Sigit Karyadi, SH.

Berbicara pada kegiatan Rembuk Aparatur Kelurahan dan Desa Tentang Literasi Informasi Melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), di Palangka Raya, Kamis (29/9/2019) Sigit menjelaskan,
sebagian dari faktor pemicu munculnya terorisme dan radikalisme itu sulit dihilangkan. Alhasil, bibit-bibit paham ini akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat.

“Karena itulah, perlu peran aparatur di kelurahan/desa, Ketua RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Babinsa (Bintara Pembina Desa), Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk melakukan pengawasan di lingkungan tugas masing-masing,”terangnya.

Pengawasan dimaksud, di antaranya menyangkut jumlah warga, kelengkapan administrasi kependudukan, profesi dan aktivitas masing-masing individu. Dengan adanya pengawasan tersebut, aktivitas warga yang terpapar atau melakukan aktivitas terorisme dan radikalisasi bisa ditangkal secara dini.

Disamping, pengawasan aparatur, lanjut Sigit, masyarakat sendiri juga berkewajiban berkontribusi dalam mengamankan lingkungannya dari berbagai potensi penyebaran paham terorisme dan radikalisme. Caranya dengan aktif mengurus kelengkapan data administrasi kependudukan ke aparatur terkait.

“Sebagian masyarakat kita sering menunda mengurus kelengkapan kependudukan seperti surat keterangan domisili. Baru mau ngurus kalau ada keperluan. Misalnya karena perlu untuk melengkapi syarat kredit, pernikahan, dan lainnya. Kebiasaan demikian harus mulai diubah,”imbau Sigit.

Dia menambahkan, dengan lengkapnya pendataan kependudukan warga, pengawasan aparatur setempat terhadap potensi penyebaran paham terorisme dan radikalisme dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Selain Sigit, kegiatan sehari yang digelar FKPT Provinsi Kalteng ini juga menghadirkan sejumlah pemateri lain. Di antaranya, praktisi sosial media yang juga konsultan komunikasi dan riset Vivi S Zabkie, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng, HM Haris Sadikin.

Kegiatan, dibuka Staf Ahli Gubernur Kalteng, Yuas Elko ini dihadiri jajaran Komando Resor Militer (Korem) 102/Pjg, Kepolisian Daerah (Polda), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), dan petinggi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) lainnya.

Ketua Bidang Media Massa, Hubungan Masyarakat, dan Sosialisasi FKPT Kalteng H Sutransyah, dalam laporannya, mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta, terdiri dari pejabat lurah, petugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas, elemen mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Palangka Raya, perwakilan organisasi kepemudaan, pegiat sosial media, serta insan pers dari media massa cetak, elektronik, dan online.

“Kegiatan, ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi terkini tentang terorisme dan radikalisme di masyarakat kita, serta sebagai wadah merangkum saran berbagai pihak dalam upaya pencegahannya,”ujar Sutransyah. (ujang/ery-SB).

Check Also

PKS Kalteng Inisiasi Gerakan Keluarga Menanam Pohon

PALANGKA RAYA, SuaraBorneo – Kondisi pasca kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan …