Hak Jawab, Klarifikasi Kantor LKBH ULM Banjarmasin Terkait Berita “Korban Dugaan Pencemaran Nama Baik di Medsos Keberatan Bila Pelaku Divonis “Bebas” Bersyarat”

BANJARMASIN, SuaraBorneo – Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan ini menyampaikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang telah tayang dimedia online Suara Borneo. Com, pada Kamis 12 September 2019 dengan judul ” Korban Dugaan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Keberatan Bila Pelaku Divonis “Bebas” Bersyarat”.

Terkait dengan pemberitaan di media online Suara Borneo. Com, disebutkan bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Ali Murtadlo SH MH dari LKBH ULM, dimana dalam nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang diketuai Mochamad Yuli Hadi SH MH agar berkenan memutuskan “bebas bersyarat ” terhadap terdakwa Mauna Hayati.

Kami Kantor LKBH ULM menyatakan agar kalimat yang bertanda kutif dua diatas  menerangkan “bebas bersyarat” agar diralat. Dimana kalimat yang benar adalah, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Ali Murtadlo SH MH dari LKBH ULM, dimana dalam nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang diketuai Mochamad Yuli Hadi SH MH agar berkenan memutuskan ” Pidana Bersyarat” terhadap terdakwa Mauna Hayati.

Selain itu, Kami Kantor LKBH ULM akan menjelaskan lagi, alasan mengapa dalam pembelaan meminta MH agar memutuskan pidana bersyarat, karena telah terungkap dalam fakta persidangan bahwa antara korban dan terdakwa sebelumnya telah membuat kesepakatan dimana apabila mendapatkan nasabah akan di janjikan persen.

Namun setelah berhasil mempertemukan antara korban dan nasabah dan keduanya telah sepakat dalam perjanjian kredit uang senilai ratusan juta tersebut. Namun oleh terdakwa tatkala menagih janjinya kepada korban hingga beberapa kali ditemui namun tetap tidak memenuhinya. Merasa kecewa, terdakwa secara sepontan membuat postingan dan menuliskan kata-kata yang kurang baik di media sosial.

“Mengapa kami selaku Penasehat Hukum Maunah meminta agar Majelis Hakim memutuskan Pidana Bersyarat, ada beberapa pertimbangan antara lain, dimana telah terungkap dalam fakta persidangan dimana antara korban dan terdakwa telah membuat perjanjian atau kesepakatan dimana bila mendapatkan nasabah dan bila  berhasil, maka akan mendapatkan persen atau Fee. Namun, setelah berhasil terjalin kesepakatan antara korban dengan nasabah dalam perjanjian kredit tersebut. Terdakwapun menuntut kepada korban soal persen yang telah disepakati tersebut.

Namun sangat disayangkan apa yang diharapkan tidak terpenuhi. Korban tidak bersedia memberikan jasa persen yang telah dijanjikan. Merasa kecewa lalu terdakwa melampiaskannya dengan memposting gambar korban dan menuliskan kalimat yang kurang baik,” katanya.

Selain itu, terkait pernyataan preseden buruk bagi masyarakat. Dalam hal ini terdakwa juga dalam keadaan hamil muda dan juga masih merawat anak-anaknya yang diantaranya berumur enam tahun, yang masih memerlukan penjagaannya.

“Pertimbangan lain, kondisi terdakwa masih hamil muda dan juga masih menjaga anak-anaknya yang diantaranya masih berumur enam tahun,” jelas Ali.

LKBH ULM juga meminta klarifikasi masalah pasal yang didakwakan.

Dimana dalam pemberitaan sebelum terdakwa dikenakan pasal 45 huruf a ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 3 UURI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UURI nomor 11 Tahun 2008 tentang Infornasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun yang benar pasal 45 ayat 3 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (cry/ad)

Check Also

PKS Kalteng Inisiasi Gerakan Keluarga Menanam Pohon

PALANGKA RAYA, SuaraBorneo – Kondisi pasca kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan …