BPKAD : Penggunaan Dana Hibah Sesuai Ketentuan Perundangan

KUALA KAPUAS, SuaraBorneo – Penggunaan dana hibah harus sesuai ketentuan perundangan berlaku. Sebab, hibah bersumber dari uang negara, APBD.

Hal ini disampaikan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kapuas, Yan Hendri Ale melalui Sekretaris, Teguh di hadapan peserta Pelatihan Pengelolaan Keuangan Sekretariat KONI Dan Cabor Olahraga Anggota KONI Kabupaten Kapuas di Aula Bappeda Sabtu (21/9/2019).

“Bagi penerima hibah, baik lembaga, organisasi, ormas bahwa hibah yang diterima mengacu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai keputusan Bupati disertai fakta integritas,”katanya.

Dijelaskan, terkait pelaporan dana hibah tersebut, penerima hibah menyampaikan bukti pengeluaran yang lengkap.

“Dalam hal ini, bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima,”tandasnya.

Adapun dasar hukum, terkait pemberian dana hibah, lanjutnya, yakni, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah.

Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial bersumber APBD serta perubahannya.

Kemudian, Peraturan Bupati Kapuas nomor 8 tahun 2017 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas. (ujang/ery-SB)

Check Also

Tingkatkan Sektor Pendidikan, PMP2L Dapat Bantuan CSR Bank Kalsel

BANJARBARU, SuaraBorneo.com – Perkumpulan Masyarakat Pertanian, Perikanan dan Lingkungan (PMP2L) yang juga mengelola kursus gratis …