Lahan Sawit Milik PTPN XIII Disegel Polres Sanggau

SANGGAU, suaraborneo.com – Polres Sanggau menyegel lahan perkebunan sawit milik PTPN XIII yang berada di Afdeling V Sungai Dekan, Desa Sungai Alai dan Afdeling III Rimba Belian Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Lahan perusahaan BUMN terbakar seluas 6 hektaree tersebut, saat ini dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Sanggau. Penyegelan tersebut dipimpin langsung Kapolres Sanggau, AKBP Imam Riyadi beserta jajarannya dan disaksikan langsung Manager PTPN XIII, Butar-Butar.

Dalam penyegelan tersebut Bupati Sanggau Paolus Hadi,Dandim 1204/Sgu, Letkol Inf Gede Setiawan. Hadir pula Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau Syafriansah, Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sanggau Abdul Haris, Plt Sekretaris BPBD Kabupaten Sanggau Bernadus Anggoi, Kasat Pol PP Kabupaten Sanggau Viktorianus, serta Kasi Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau Rahmadi Asri.

“Ada 6 hektare lahan yang terbakar di dua lokasi milik PTPN XIII, yakni di Desa Sungai Alai dan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau,”Ungkap Kapolres Sanggau AKBP Imam Riyadi.Minggu,(22/9/2019).

“Detailnya nanti kita akan melakukan pengukuran dengan melibatkan ahli BPN, yang akan turun untuk memastikan berapa hektare yang terbakar,”Ujarnya

Selain PTPN XIII, Polres Sanggau juga tengah menangani empat perusahaan lainnya, dan dua diantaranya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Selain PTPN XIII, ada empat perusahaan lainnya. Dua diantaranya yaitu PT SAP dan PT SISU, ini yang sudah kami tingkatkan statusnya ke penyidikan sehingga masih berjalan,” Kata Kapolres.

“Dalam penyidikan kasus ini, penyidik Polres Sanggau juga sudah melakukan komunikasi dengan ahli lingkungan sehingga kemarin kita bawa dari IPB dan sudah turun mengambil sampel-sampel yang terkait alat bukti dalam proses penyidikan,” Ungkap Imam.

Sementara itu,Dandim 1204/Sgu Letkol Inf Gede Setiawan menegaskan, kasus Karhutla merupakan atensi pimpinan tertinggi TNI, yakni Presiden RI. Ia berharap, penyegelan ini bisa menjadi efek jera bagi perusahaan agar tidak terjadi lagi kebakaran.

“Karena bagaimana pun juga perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap perusahaannya. Baik yang sudah tertanam mau pun yang sudah tergarap tetapi masih masuk areal konsesi, dan itu tanggung jawab perusahaan yang mutlak harus dijaga,” ujarnya.

Gede mengatakan, apabila di wilayah sekitar konsesinya terjadi kebakaran, maka itu juga menjadi tanggung jawab perusahaan untuk membantu masyarakat, menangani dan memadamkan api dengan berbagai cara. Termasuk membantu peralatan yang dimiliki dan sumber daya yang ada untuk mengeliminir agar kebakaran tidak meluas.

“Kami sangat mengapresiasi penyegelan yang dilakukan pak Kapolres. Harapan kami kedepan tidak ada lagi yang bakar-bakar. Karena kita ketahui bersama dampaknya sangat luas, siswa terpaksa diliburkan, belum lagi terkait ISPA,” ucapnya.

Bupati Sanggau Paolus Hadi yang ikut dalam penyegelan itu mengapresiasi Kapolres Sanggau dan jajaran yang telah menangani Karhutla di wilayah Sanggau. Kepada para pemilik HGU, ia meminta agar patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dalam penanganan Karhutla di wilayah konsesi mereka.

“Dengan kejadian kebakaran di PTPN XIII ini, wajar kalau ini diselidiki mengapa bisa terbakar. Idealnya kan tidak (terbakar), kalau mematuhi aturan bagaimana berinvestasi,” tegas PH Sapaan akrabnya.

Menurut Bupati, penyegelan ini adalah langkah positif, agar ke depan semua pihak bisa bersinergi dalam penanganan Karhutla. “Apalagi PTPN XIII ini kan perusahaan negara, idealnya perusahaan negara itu memberi contoh kepada perusahaan-perusahaan lain,” ucapnya.

Bupati mengaku mengetahui bagaimana kondisi PTPN saat ini yang sedang dalam kondisi tidak sehat. “Kalau saya lihat banyak ditanam, replanting baru ditanam umur tanam 1-2 tahun, tapi kebunnya menurut saya jadi perhatianlah,” katanya.

Paolus heran, seluas-luas mata memandang kebun PTPN XIII, seperti tidak terawatt. Ia mengaku heran dan tidak tahu, bagaimana pemupukannya dilakukan.

“Nah ini saja yang terbakar menurut informasi yang saya dapat seharusnya sudah panen, tapi tidak bisa dipanen. Baru kali ini ditebas, tiba-tiba sudah terbakar. Saya kira yang pasti akan diselidiki pak Kapolres adalah, soal kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, termasuk Peraturan Gubernur,” timpal PH.

Pemkab Sanggau, tidak akan santai-santai lagi mengurusi perusahaan di Sanggau. Ia minta kepala dinas dan jajaran yang terkait perkebunan, kalau di areal PTPN atau perusahaan lain masih ada yang HGU-nya diklaim seluas-luasnya, tapi masih ada daerah-daerah yang tidak dikelola, segera dikembalikan ke rakyat supaya rakyat ada kepastian hukum.

Ia juga mengaku memahami pemikiran Gubernur Kalbar Sutarmidji. Apabila pemilik investasi serius dalam penanganan Karhutla, pasti tidak akan berdampak, termasuk serius dalam mengelola lahannya.

“Inikan banyak yang punya izin tapi tidak serius. Makanya Sanggau akan mencabut empat perusahaan yang memang sudah diberikan waktu, tapi tidak melakukan pengelolaan dengan baik. Ketika terjadi Karhutla ini, dan saya lihat di wilayah itu juga ada Karhutla, siapa yang bertanggung jawab? Dibilang masyarakat, tapi ini wilayah yang dikuasi mereka,” pungkas PH.

Penulis : Bobirianto Yulianus
Editor : Adi Wiryawan
Sumber : suaraborneo.com

Check Also

Peringati Hari Aksara Internasional ke-54 Tingkat Kota Banjarbaru, Diisi Lomba Cerdas Cermat

BANJARBARU, suaraborneo – Peringatan Hari Aksara Internasional Kota Banjarbaru bertempat Halaman PKBM Angkasa jln paramuan …

error: Off